81 Ribu Pekerja Rentan di Makassar Kini Punya Jaminan Hidup

Pekerja rentan di Makassar sekarang terlindungi dari akibat kecelakaan kerja dan kematian.(MI/Lina Herlina)

DI kembali hiruk-pikuk Lapangan Karebosi, Jumat (19/6), sebuah gebrakan sosial terjadi. Di tengah upaya kota ini mengejar pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Makassar justru memilih konsentrasi pada mereka nan paling rapuh.

Pedagang kaki lima nan memperkuat di terik matahari, nelayan nan menantang ombak, hingga para ahli parkir nan risikonya tak terlihat.

Lewat APBD 2026, Wali Kota Munafri Arifuddin mengalokasikan biaya dahsyat Rp27,2 miliar. Bukan untuk proyek fisik, melainkan untuk membeli rasa kondusif bagi 81.466 pekerja rentan. 

Mereka sekarang terlindungi dari akibat kecelakaan kerja dan kematian. Lebih dari separuhnya, tepatnya 45.000 orang, apalagi mendapatkan agunan hari tua, sesuatu nan selama ini hanya menjadi mimpi bagi pekerja informal. "Ini bukan sekadar nomor di kertas," tegas Munafri usai peluncuran program nan diberi nama Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial). 

"Ini adalah pengakuan bahwa negara hadir. Ketika seorang kepala family jatuh sakit alias meninggal, keluarganya tidak boleh ikut tumbang," lanjutnya.

TEROBOSAN DI TENGAH KETERBATASAN
Program ini menjadi nan pertama di Indonesia nan secara unik menyasar Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan dengan pendanaan penuh dari APBD. Selama ini, golongan seperti pemuka agama, seniman, hingga penyandang disabilitas sering luput dari radar perlindungan sosial. Kini, mereka masuk dalam daftar prioritas.

Wali Kota nan berkawan disapa Appi itu menjelaskan, logika program ini sederhana: mencegah kemiskinan baru. "Jika tulang punggung family mengalami musibah, dampaknya bukan hanya kesedihan, tapi juga kemiskinan mendadak. Kami mau memutus rantai itu," ujarnya.

Tidak hanya memberi, Pemkot juga membangun sistem. Sebanyak 1.005 Agen Perisai dikerahkan hingga tingkat RW. Mereka adalah penduduk biasa nan dilatih menjadi ujung tombak edukasi dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya menyuntik dana, tetapi menciptakan ekosistem kesadaran kolektif.

KOLABORASI LINTAS SEKTOR
Acara tersebut juga menjadi saksi kerjasama nyata. Perumda Pasar Makassar Raya ikut menandatangani perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi ribuan pedagang pasar. Munafri apalagi tak ragu membujuk perusahaan swasta memanfaatkan biaya CSR mereka untuk perihal serupa.

"Kami bakal terbitkan surat edaran. Perusahaan nan beraksi di Makassar, kami minta ikut serta melindungi masyarakat di sekitar mereka," tegasnya.

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menambahkan, kehadiran pemasok Perisai adalah kunci percepatan universal coverage. "Banyak masyarakat nan mampu, tapi belum tahu langkah mendaftar. Agen ini nan bakal menjemput bola," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Munafri menyebut program ini sebagai "investasi sosial". Makassar, kata dia, bisa menjadi contoh nasional tentang gimana kerjasama antara pemerintah wilayah dan BPJS Ketenagakerjaan bisa menciptakan perlindungan nan inklusif. "Kami mau tidak ada satu pun penduduk Makassar nan bekerja tanpa perlindungan. Ini aktivitas bersama," pungkasnya. (E-2)