60% Saham Kereta Cepat Bakal Dipegang Kemenkeu, PT PSBI Tutup?

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Sebanyak 60% saham nan sebelumnya dipegang PSBI nantinya bakal beranjak ke Kemenkeu. Pengalihan saham ini dilakukan pada September 2026.

Lantas bagimana nasib PSBI setelah proses pengalihan saham ini?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria membenarkan bahwa kepemilikan saham BUMN bakal dialihkan ke Kementerian Keuangan.

"Iya, konsorsium kita, kan? nan BUMN, kan? Iya, dialihkan, dihibahkan," ujar Dony saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Saat ditanya apakah dengan pengalihan ini maka PSBI bakal dihentikan, Dony tidak menjawabnya dengan lugas. Ia hanya mengatakan saham PSBI bakal lebih dulu dialihkan. Dan nan terpenting kata Dony adalah proses pengalihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dengan begitu persoalan utang ini bisa segera rampung.

"Dialihkan dulu prosesnya. nan krusial selesai. Ingin nggak selesai? Kan bagus," katanya.

Sebagi informasi, proses pengambilalihan saham ini terjadi usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjumpa dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Langkah ini sebagai bagian dari upaya restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias dikenal dengan Whoosh.

Dalam proses itu, Purbaya memastikan penyelesaian restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak bakal membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, penyelesaian utang tersebut bakal dilakukan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

"Tapi kelak bakal kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak bakal membebani APBN," terang Purbaya.

Dana untuk pembayaran utang kereta sigap nantinya bisa berasal dari untung SMV. Purbaya memastikan anggaran nan dimiliki pada dua SMV tersebut cukup.

"Ada dua (SMV). SMV kan punya untung juga kan, sebagian dialihkan ke situ keuntungan, kira-kira begitu gambaran kasarnya," jelas Purbaya.

(hrp/hns)

Selengkapnya
Sumber detik finance
detik finance