6.088 Personel Kawal Aksi Mahasiswa

Mahasiswa menggelar tindakan demo satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawsan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (20/10/2025).(MI/Susanto)

POLDA Metro Jaya menyiagakan 6.088 personel campuran TNI dan Polri untuk mengamankan tindakan penyampaian pendapat nan bakal berjalan di sejumlah titik strategis di Jakarta. Selain memastikan aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan aman, abdi negara juga mengantisipasi kemungkinan adanya golongan tertentu nan berupaya menunggangi tindakan dan memicu gangguan keamanan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan sebagai corak pelayanan kepada masyarakat nan menjalankan kewenangan konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kehadiran abdi negara bermaksud menjamin tindakan berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas publik.

"Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kehadiran petugas Polri dan TNI di dalam melaksanakan pelayanan ini untuk menjamin aspirasi nan disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik," kata Budi kepada pewarta di area DPR, Jumat (12/6). 

Ribuan personel nan diterjunkan berasal dari beragam satuan, terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korps Brimob, 200 personel support kendali operasi (BKO) Korps Sabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.

Pengamanan difokuskan di empat area nan diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa, ialah sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya. Selain itu, petugas lampau lintas juga telah disebar di sejumlah titik pendukung, termasuk area Semanggi, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.

Dalam arahannya kepada personel, Kapolda Metro Jaya menekankan agar seluruh petugas mengedepankan pendekatan humanis selama pengamanan berlangsung. Aparat diminta tetap sabar dan tidak mudah terpancing provokasi di lapangan.

Budi menegaskan tidak ada personil TNI maupun Polri nan dibekali senjata api saat bekerja mengamankan tindakan tersebut.

"*Petugas nan melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum kudu sabar, humanis, tidak terprovokasi. Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI-Polri nan membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan tindakan penyampaian pendapat ini," ujarnya.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengingatkan peserta tindakan agar tetap menjaga ketertiban, menghormati pengguna jalan, serta mewaspadai kemungkinan adanya pihak luar nan mencoba memanfaatkan momentum demonstrasi untuk kepentingan lain.

Menurut Budi, Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi sejumlah golongan nan diduga berpotensi mendompleng tindakan dan menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Personel intelijen dan penegakan norma telah disebar di lapangan untuk memantau pergerakan kelompok-kelompok tersebut.

"Apabila ditemukan membawa barang-barang nan tujuannya untuk membikin gangguan Kamtibmas, maka kami bakal melakukan tindakan tegas. Kami ulangi, andaikan kami bakal menemukan kelompok-kelompok tertentu nan sudah teridentifikasi membawa barang-barang nan dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum, Polda Metro Jaya dengan Satgas Penegakan Hukum bakal melakukan tindakan tegas," tegasnya.

Polda Metro Jaya juga mengimbau massa tindakan untuk menjaga akomodasi umum dan akomodasi publik selama aktivitas berlangsung. Hal itu dinilai krusial agar aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku upaya nan menggantungkan mata pencahariannya di area terdampak aksi, tetap dapat melangkah dengan baik.

Terkait letak aksi, Budi menyebut Bundaran HI pada dasarnya bukan area nan diperuntukkan sebagai tempat penyampaian pendapat lantaran tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Karena itu, kepolisian telah berkomunikasi dengan pihak mengenai agar titik konsentrasi massa dapat diarahkan ke area Patung Kuda alias depan Gedung DPR/MPR.

"Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR/MPR, sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang," kata Budi.

Sementara itu, rekayasa lampau lintas bakal diterapkan secara situasional menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan. Masyarakat nan mempunyai kepentingan melintas di area tindakan diminta memantau info terbaru melalui media sosial maupun kanal resmi Direktorat Lalu Lintas dan Polda Metro Jaya agar dapat menyesuaikan rute perjalanan. (E-4)