546 Daerah Dapat Tambahan Anggaran, Mendagri Beberkan Nasib Gaji PPPK

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 546 pemerintah wilayah mendapat tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total Rp 18,9 triliun dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan tambahan anggaran tersebut dapat membantu wilayah memenuhi shopping pegawai, terutama untuk pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tito menjelaskan tambahan TKD diberikan kepada wilayah melalui dua skema, ialah pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan top-up Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan, total DBH nan dibayarkan kepada wilayah mencapai Rp 10.058.441.562.000 alias sekitar Rp 10,05 triliun.

Sementara itu, tambahan DAU nan disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp 8.859.320.611.000 alias sekitar Rp 8,86 triliun.

“Ini justru melampaui dari perkiraan kami ya. Jadi cukup banyak daerah-daerah nan terbantu,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, tambahan anggaran itu terutama ditujukan untuk membantu wilayah nan kesulitan memenuhi shopping pegawai hingga akhir tahun. Pemerintah, sebelumnya mengidentifikasi sejumlah wilayah nan berpotensi mengalami kesulitan bayar shopping pegawai lantaran keterbatasan kapabilitas fiskal.

Untuk wilayah nan tetap mempunyai ruang fiskal, pemerintah mendorong efisiensi anggaran. Tito mengatakan sekitar Rp 7 triliun lebih dapat diefisienkan dari sejumlah wilayah nan dinilai tetap mempunyai keahlian Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi terdapat shopping nan dapat dioptimalkan.

Sementara bagi wilayah nan tidak mempunyai ruang efisiensi, pemerintah memandang kemungkinan pemanfaatan DBH nan belum dibayarkan. Jika DBH tidak tersedia alias anggaran wilayah sudah tidak dapat diefisienkan lagi, pemerintah memberikan tambahan melalui top-up DAU.

“Jadi enggak ada istilah P3K dirumahkan alias enggak dibayar dengan ada tambahan ini. Ini sudah selesai sebetulnya,” ujar Tito.