1 hari yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran Rp8,67 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah pada 2027. Anggaran tersebut ditargetkan menyasar 315 ribu unit rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, anggaran bedah rumah menjadi porsi terbesar dalam pagu program PKP 2027 nan mencapai Rp10,85 triliun.
"Dari pagu program Kementerian PKP Rp10,85 triliun ini anggaran untuk bedah rumah alias BSPS, ini sebagian besar ialah Rp8,67 triliun," kata Didyk dalam rapat dengar pendapat (RDP) berbareng Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, sasaran 315.000 unit tersebut merupakan hasil penyesuaian alokasi anggaran per unit rumah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan pengarahan Menteri PKP Maruarar Sirait, serta ketua dan personil Komisi V DPR RI.
"Karena tahun 2027 kita melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk unit rumah, sesuai dengan pengarahan Pak Menteri, kemudian juga pengarahan dari para ketua personil Komisi V DPR RI, dan juga dari BPS. Maka kita anggaran Rp8,67 triliun ini ditargetkan mencapai 315.000 unit rumah nan bakal menjadi sasaran tahun 2027," ujarnya.
Target tersebut tersebar di sejumlah unit kerja Kementerian PKP, ialah Ditjen Kawasan Permukiman mendapat alokasi Rp2,49 triliun untuk 84.593 unit, sementara Ditjen Perumahan Perdesaan memperoleh Rp3,589 triliun untuk 127.607 unit.
Pekerja mengerjakan gedung proyek bedah rumah di Kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Rabu (7/4). Sebanyak 40 rumah langganan banjir di RT 13 RW 04, Kebon Pala, Kampung Melayu, bakal direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk saat ini pengerjaan 18 rumah terlebih dulu dan ditargetkan selesai setelah ramadhan. Renovasi rumah itu bakal dibuat model panggung. Selain itu, penduduk nan rumahnya sedang dalam tahap pembaharuan dipindahkan oleh pemerintah ke beberapa rumah kontrakan dan kos-kosan. Sementara itu, Ita merasa terbantu atas support nan diberikan pemerintah. Nana 50 Th salah satu penduduk Rt 013 RW 04 nan rumahnya direnovasi mengaku bersyukur. "Saya sangat berterimakasih lantaran rumah ini tadinya suda tiddak layak huni, lantaran sering kebanjiran setiap tahun dan bahan rumahpun sudah keropos, saya takutkan rubuh" kata nana saat diwawancarai CNBC Indonesia. Kegiatan pembaharuan ini sudah dimulai pada 31 Maret lalu. Rencananya rumah-rumah ini dibangun 3 lantai untuk mengantisipasi banjir. Proyek ini merupakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dikutip dari Detikcom, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menerangkan ada 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, nan bakal direnovasi berkonsep kampung vertikal. Nantinya, tiap rumah mempunyai 3 lantai, dan bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha. Seperti diketahui, sebanyak 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, nan bakal direnovasi berkonsep rumah panggung. Namun, rencana ini menuai kritikan dari personil DPRD DKI Jakarta. Salah satunya, kritik datang dari Fraksi PDIP DKI Jakarta. Dia menilai pembangunan rumah nan berkonsep vertikal itu tidak bakal menyelesaikan masalah banjir.. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Foto: Pembongkaran rumah di Kebon Pala untuk dijadikan rumah panggung. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Adapun Ditjen Perumahan Perkotaan mengalokasikan Rp2,59 triliun untuk program BSPS sebanyak 102.800 unit. Jika digabung, ketiga alokasi tersebut mencapai sekitar Rp8,67 triliun dengan sasaran 315.000 unit rumah.
Meski demikian, sasaran tersebut tetap jauh di bawah kebutuhan nan dihitung pemerintah. Ia memaparkan, sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PKP tahun 2027 mencapai 2 juta unit pembaharuan rumah.
Namun, untuk memenuhi sasaran tersebut, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp57,29 triliun. Artinya, dengan pagu Rp8,67 triliun saat ini, tetap terdapat kebutuhan tambahan sekitar Rp48,62 triliun.
Didyk mengatakan, Kementerian PKP tetap mengusulkan tambahan anggaran agar sasaran nan lebih besar dapat dicapai.
"Ini di bawah usulan dari di rencana RPKP nan sebanyak 2 juta unit. Ini nan tetap terus kita usulkan," ucap dia.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP sendiri memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,768 triliun. Angka tersebut tetap jauh di bawah kebutuhan anggaran kementerian nan mencapai sekitar Rp106 triliun, sehingga terdapat backlog alias kekurangan anggaran sebesar Rp94,23 triliun.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·