3 Taman Nasional Resmi Jadi BLU, Bukti Awal Keberhasilan Satgas Inovasi Pembiayaan

Dialog satgas penemuan pembiayaan taman nasional, di Kantor Kemenhut, Jakarta, Rabu (5/8).(dok.istimewa)

SEBANYAK 3 taman nasional, ialah Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Penetapan ini menjadi bukti awal keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dalam mendorong model pendanaan nan lebih inovatif untuk memperkuat pengelolaan area konservasi.

Upaya satgas dalam memperkuat Taman Nasional tersebut dibahas dalam perbincangan Satgas berbareng para pemimpin redaksi media nasional di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (5/8). Dialog ini dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi, serta Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi.

Menhut Raja Antoni mengatakan pembentukan BLU memungkinkan pendapatan nan dihasilkan dari masing-masing taman nasional dapat kembali dimanfaatkan untuk area tersebut. Selama ini, penerimaan dari tiket masuk wisata tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan masuk ke kas negara, sehingga belum tentu seluruhnya kembali untuk mendukung pengelolaan area konservasi.

“Dengan BLU ini, apa nan didapatkan di Komodo, Rinjani, dan Bromo Tengger Semeru itu bisa kembali lagi kepada alam. Untuk memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konservasi, dan lain sebagainya,” ujar Menhut Raja Antoni.

Ia menyebut penetapan tiga taman nasional sebagai BLU merupakan hasil kerja sigap Satgas Pembiayaan Taman Nasional nan baru dibentuk. “Ini salah satu keberhasilan satgas ini. Baru terbentuk, langsung kita proses untuk BLU, rupanya tiga ini sudah bisa langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan dan menjadi BLU,” ujarnya.

Menhut Raja Antoni menambahkan, pemerintah juga mulai mengembangkan skema pembiayaan imajinatif melalui blended financing, ialah pendanaan nan mengombinasikan support APBN dengan pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, maupun investasi. Menurutnya, pendekatan ini bakal memperkuat pendanaan konservasi tanpa hanya berjuntai pada anggaran negara.

Pada kesempatan nan sama, Ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo mengatakan satgas dibentuk untuk mencari terobosan pembiayaan bagi 57 taman nasional di Indonesia. Ia menyebut Presiden menginginkan pengelolaan seluruh taman nasional diperkuat melalui skema pendanaan nan inovatif dan berkelanjutan. “Presiden punya buahpikiran jika bisa seluruh 57 taman nasional kita cari cara-cara khusus, inovatif untuk membiayai,” kata Hashim.

“Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berjalan secara berkepanjangan serta memberikan faedah nan nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Bidang Investasi Mari Elka Pangestu menegaskan skema pembiayaan tersebut bukan bermaksud mengomersialkan taman nasional. Menurutnya, pendanaan baru justru diarahkan untuk memperkuat konservasi, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta menjaga spesies-spesies prioritas Indonesia nan terancam punah. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan (ecosystem services) juga diharapkan dapat memberikan faedah berkepanjangan bagi area konservasi maupun masyarakat di sekitarnya. (Ant/P-3)