24 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berstatus Darurat Kekeringan

Jakarta, CNN Indonesia --

Krisis kekeringan di Jawa Timur kian meluas. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengungkapkan sebanyak 24 kabupaten/kota telah mengeluarkan status siaga darurat maupun tanggap darurat kekeringan.

"Untuk kekeringan, hingga hari ini tetap sama. Jumlah nan mengusulkan dan mengeluarkan status, baik itu siaga darurat maupun tanggap darurat, itu ada sebanyak 24 kabupaten/kota," kata Gatot, Senin (7/9).

Dari jumlah tersebut, 20 kabupaten sudah mulai menyalurkan support air bersih ke wilayah terdampak. Tiga wilayah di Pulau Madura tercatat sebagai wilayah dengan akibat kekeringan terparah.

"Dari 24 tersebut, nan sudah mengeluarkan dan sudah menyalurkan air bersih itu 20 kabupaten," ucapnya.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 24 wilayah telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan. Enam wilayah nan telah menetapkan status tanggap darurat ialah Kabupaten Lumajang, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan 18 wilayah nan menetapkan status siaga darurat meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Probolinggo.

"Bangkalan dan Sumenep, serta Pamekasan Ini nan menjadi perhatian kami, dan kami pun sudah menurunkan beberapa support ke wilayah tersebut dengan jumlah support ada 5.410 rit air. Lalu ada kurang lebih 1.400 tandon nan kita siapkan. Lalu ada tandon lipat dan juga terpal," ujarnya.

BPBD Jatim turut mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengatasi kekeringan, selain untuk membasahi area gunung dan rimba nan rawan kebakaran.

"OMC sudah digelar tadi di awal. Fungsi OMC itu selain untuk mengatasi kekeringan air, juga untuk melakukan pembasahan pada area-area gunung nan dirasa rentan terjadi kebakaran," kata Gatot.

Namun, Gatot menegaskan OMC tidak bisa dilakukan sembarangan. Teknologi ini hanya efektif jika sudah ada potensi awan hujan di wilayah sasaran.

"OMC dilakukan andaikan sudah dirasa ada potensi awan hujan. Kalau tanpa awan hujan, tidak mungkin dilakukan OMC. Sehingga terus berkoordinasi dengan BMKG juga untuk mengetahui apakah pergerakan awan dan anginnya menuju ke suatu wilayah nan dirasa layak untuk dilakukan OMC, baru dilakukan OMC," jelasnya.

(frd/isn)