127,3 Hektare Wilayah Malaysia Sekarang Jadi Milik RI, Ini Lokasinya

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mencatatkan kemenangan diplomasi dalam penegasan pemisah wilayah di Pulau Sebatik. Lewat kesepakatan terbaru dengan Malaysia, Indonesia sekarang mendapatkan tambahan wilayah baru seluas 127,3 hektare di pulau nan berbatasan langsung dengan Negeri Jiran tersebut.

Hal ini diungkap lewat keterangan tertulis pada 15 April 2026 oleh Muhammad Qodari dengan kapasitasnya kala itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) kala itu. Saat ini, Qodari diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sejak dilantik pada 27 April 2026.

"Penyelesaian penegasan pemisah di Pulau Sebatik merupakan bentuk nyata keberhasilan diplomasi tenteram nan memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan disepakatinya garis pemisah baru, wilayah seluas 127,3 hektare nan pada pemisah lama merupakan bagian dari Malaysia sekarang sah menjadi wilayah Indonesia," ungkap Qodari dalam keterangan tertulis.

Sebagai timbal kembali dari penyesuaian garis pemisah ini, tercatat hanya 4,9 hektare wilayah nan sebelumnya masuk dalam peta lama Indonesia sekarang beranjak menjadi bagian dari wilayah Malaysia.

Langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu instrumen utamanya adalah melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Berdasarkan info pemerintah, sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah mengoperasikan 15 PLBN dari total 18 nan direncanakan. Qodari merinci beberapa PLBN tersebut di antaranya PLBN Entikong, Mota'ain, Badau, Aruk, hingga PLBN Sebatik/Sei Nyamuk di Kalimantan Utara.

Bukan Sekadar Pos Jaga, Tapi Motor Ekonomi

Menariknya, kehadiran PLBN sekarang tidak hanya berfaedah sebagai garda pertahanan. Pemerintah mencatat akibat ekonomi nan signifikan dari keberadaan pos-pos lintas pemisah tersebut.

Pada tahun 2025 saja, lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan nilai perdagangan menembus nomor Rp 13,5 triliun.

Qodari mengatakan PLBN sekarang menjalankan peran strategis, tidak hanya penguat keamanan tapi juga motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di perbatasan.

Untuk memastikan operasional tetap moncer, pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 86 miliar pada tahun 2026. Sementara itu, tiga PLBN sisa ialah Sei Kelik (Kalbar), Oepoli (NTT), dan Long Midang (Kaltara) terus dikejar penyelesaiannya meskipun tetap terkendala akses material dan kesepakatan titik exit-entry.

Terkait penduduk nan terdampak pergeseran pemisah negara ini, Qodari menegaskan bahwa pemerintah bakal memprioritaskan tukar rugi dan perlindungan kewenangan masyarakat agar tidak ada nan dirugikan secara sosial maupun ekonomi.

(fab/fab)

Add