1.092 BUMD Diminta Bertransformasi, 300 Perusahaan Daerah Masih Rugi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kudu terus beralih bentuk agar bisa menjadi motor ekonomi daerah. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kudu terus beralih bentuk agar bisa menjadi motor ekonomi wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, BUMD mempunyai posisi strategis dalam mendukung pembangunan wilayah lantaran tidak hanya berfaedah sebagai entitas bisnis, tetapi juga berkedudukan dalam pelayanan publik, pembuatan lapangan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi BUMD sangat besar dan potensi wilayah juga cukup besar. Dua kekuatan ini bisa disatukan untuk memajukan wilayah dan untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Jumat (12/6/2026).

Saat ini terdapat 1.092 BUMD di seluruh Indonesia dengan total aset mencapai Rp1.240,9 triliun. BUMD juga menyerap 154.609 tenaga kerja, membukukan untung bersih sebesar Rp24,1 triliun, serta menyetorkan dividen Rp13 triliun kepada pemerintah daerah.

Meski mempunyai potensi besar, pengelolaan BUMD tetap menghadapi sejumlah tantangan. Tercatat sekitar 300 BUMD alias 27,5 persen tetap mengalami kerugian, sementara 342 BUMD belum mempunyai Satuan Pengawas Internal (SPI).

“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, pengawasan, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD,” ujarnya.

Karena itu, Fatoni meminta BUMD melakukan transformasi serta mendorong seluruh BUMD untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta mempercepat transformasi digital.

“Transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi BUMD, mulai dari model bisnis, proses operasional, hingga hubungan dengan pengguna dan stakeholder,” tegasnya.