1 minggu yang lalu
Layanan seperti manajemen kependudukan (Dukcapil), rumah sakit dan akomodasi kesehatan, imigrasi, sekolah, hingga instansi pajak tetap beraksi tanpa perubahan jadwal.
Tak hanya sektor layanan, sejumlah pejabat di wilayah juga dikecualikan dari kebijakan WFH. Di tingkat provinsi, pejabat ketua tinggi madya dan pratama tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
"Jadi termasuk ketua di tingkat provinsi misalnya kedudukan ketua tinggi madya eselon satu, kemudian eselon dua pratama," ucap Tito.
Sementara itu, di tingkat kabupaten dan kota, pengecualian juga bertindak bagi pejabat ketua tinggi pratama, pengurus alias eselon III, camat, lurah, hingga kepala desa.
Mereka tetap kudu datang secara langsung untuk memastikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik tetap optimal.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa penerapan WFH dilakukan secara selektif. Pemerintah berupaya menyeimbangkan efisiensi daya dengan kebutuhan pelayanan masyarakat nan tidak bisa ditunda alias dialihkan secara daring.
Dengan skema ini, ASN diharapkan bisa beradaptasi dengan pola kerja baru tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·