Pemerintah Umumkan Saudi Tak Keluarkan Visa Haji Furoda 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan visa haji furoda tidak tersedia pada penyelenggaraan haji 2026. 

Haji furoda atau haji mujamalah adalah program haji non-kuota nan menggunakan visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi, bukan kuota Kementerian Agama RI. Program ini memungkinkan jemaah berangkat tanpa antre tahunan.

"Enggak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi nan jelas visa nan legal itu namanya visa haji," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (9/4).

Dahnil mengingatkan, maraknya promosi keberangkatan haji instan melalui media sosial perlu dicermati secara kritis. Ia menilai praktik tersebut berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam skema penipuan maupun pemberangkatan haji ilegal.

Untuk mengantisipasi perihal itu, Kemenhaj berbareng Polri tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal nan bakal konsentrasi menindak beragam modus pemberangkatan non-prosedural.

"Itu nan mau kita cegah. Kalau tetap berulang, maka secara otomatis pihak kepolisian bakal melakukan penindakan pidana," katanya.

Ia menegaskan bahwa jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia hanya melalui dua skema, ialah haji reguler dan haji khusus. Selain itu dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre," ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, Dahnil menyebut masa tunggu haji reguler saat ini berkisar 26 tahun, lebih singkat dibandingkan sebelumnya nan sempat mencapai nyaris 50 tahun di beberapa daerah. Sementara untuk haji khusus, masa tunggu berada di kisaran enam tahun.

Ia juga menyoroti istilah 'Haji Tenol' alias keberangkatan tanpa antre sebagai indikasi praktik terlarangan nan kudu dihindari masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola haji sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya mempercepat masa tunggu agar lebih realistis.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran nan tidak sesuai prosedur, serta memastikan pendaftaran haji dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian dan akibat hukum.

(antara/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]