PBB Laporkan Kementerian Hukum ke Ombudsman

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pengurus pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali mengadukan Kementerian Hukum ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi usai mengesahkan kepengurusan DPP PBB periode 2025-2030 jenis Musyawarah Dewan Partai (MDP).

Laporan disampaikan M. Syahyan dan Afiat Ripai selaku penerima kuasa dari Ketua Umum DPP PBB hasil Muktamar VI Bali Gugum Ridho Putra.

"Kami sudah melaporkan ke Ombusdman dugaan maladministrasi dalam proses pengesahan pengurus DPP PBB jenis MDP," kata Afiat dalam keterangannya, Rabu (23/4).

Afiat berambisi agar laporan itu segera diproses. Pihaknya mau mendapatkan kejelasan mengenai kepengurusan DPP PBB, dan memastikan Kemenkum tak menyalahi ketentuan.

"Apa betul kementerian norma ada dugaan maladministrasi alias abnormal prosedur. Biar kelak pihak Ombudsman nan memberi tahu jawaban itu," katanya.

Sementara, Ketua Umum DPP PBB hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra meminta Ombudsman segera menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, dia mengaku telah mendengar kepengurusan hasil MDP telah mendapat SK Kepengurusan.

Sementara, kata Gugum, pihaknya telah melayangkan surat ke Kemenkum namun belum mendapat respons.

"Kabar nan berkembang dari kubu MDP telah menerima SK kepengurusan. Kami telah mengirimkan surat klarifıkasi resmi namun hingga hari ini, tidak ada jawaban dari Kementerian Hukum," katanya.

Sekjen PBB, Ali Amran Tanjung mengatakan, pihaknya lewat laporan ke Ombudsman mau memastikan keahlian Kementerian Hukum sesuai patokan dan perundang-undangan.

Sebab, pihaknya mendengar publikasi SK Kepengurusan hasil MDP namun hingga sekarang tak pernah ditunjukkan.

"Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi jika itu terjadi, tentu sangat kita sesalkan. Kita berambisi Bapak Menteri Hukum betul-betul melaksanakan UU," katanya.

(thr/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]