Novita Hardini Soroti Beban PPN Ganda dan Minimnya Insentif Film: Industri Kreatif Kita Sedang Tercekik

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menyoroti sejumlah rumor krusial nan tengah dihadapi industri perfilman nasional.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 8 April 2026.

Adapun nan disoroti Novita diantaranya; beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda, ketiadaan insentif promosi pariwisata melalui movie oleh Pemerintah, hingga krisis jumlah layar nan dinilai sudah mencapai titik antrian panjang tidak manusiawi bagi para pelaku industri imajinatif disektor perfilman.

Politikus PDIP ini menekankan, skema perpajakan saat ini sangat memberatkan pelaku industri kreatif. Menurutnya, pengenaan PPN di tingkat produksi nan kemudian berjumpa lagi dengan pajak di tingkat distribusi/eksibisi menciptakan beban dobel nan menggerus margin untung sineas lokal.

"Bagaimana industri movie kita mau bersaing di level dunia jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas. Kita butuh reformasi kebijakan pajak nan lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem kreatif, bukan justru mencekiknya," kata Novita dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut, tetap kata dia, menyayangkan minimnya support pemerintah dalam mengintegrasikan industri movie dengan sektor pariwisata. Padahal, menurut Novita, movie merupakan media promosi destinasi wilayah nan paling efektif alias movie induced tourism.

Dia pun mendorong adanya insentif unik bagi rumah produksi nan mengangkat potensi daerah.

“Pertama, kebutuhan kebijakan: pemberian support fiskal alias kemudahan perizinan letak bagi movie nan mempromosikan lokasi wisata prioritas. Kedua, dampak: meningkatkan ekonomi lokal di wilayah syuting sekaligus memperkuat nation branding Indonesia,” jelas Novita.