Mobil Listrik Bakal Kena Pajak, Pemda Disarankan Pakai Skema Progresif

Jakarta -

Mobil listrik dapat berkedudukan menjadi mesin pertumbuhan baru sektor otomotif. Penjualan mobil listrik diramal bisa meningkat setelah nilai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi naik.

Ini ditambah oleh makin dekatnya selisih nilai antara nilai mobil listrik dan mobil bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE). Faktor lainnya, jarak tempuh EV makin jauh, bisa mencapai 600 kilometer (km) saat baterai terisi penuh.

Tren positif ini perlu dijaga di tengah lonjakan nilai daya bumi akibat krisis geopolitik di Timur Tengah (Timteng). Peningkatan mengambil EV diyakini bisa mengurangi konsumsi dan impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan daya nasional.

CEO Degree Synergy International Andrea Suhendra mengatakan, minat terhadap mobil listrik tetap tinggi meski ada perubahan pajak daerah. Tapi, dia menyarankan agar ada tarif pajak progresif mobil listrik demi menjaga momentum penjualan.

Misalnya, mobil listrik dengan nilai di atas Rp 500 juta bisa dikenakan tarif tinggi, sedangkan di bawah Rp 300 juta harusnya dikenakan tarif rendah.

Sebagai informasi, dengan adanya Permendagri No. 11 Tahun 2026, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea kembali nama kendaraan bermotor (BBNKB) bisa dikenakan ke mobil listrik mulai 1 April 2026.

"Sebaiknya Pemda memberlakukan tarif pajak progresif. Contohnya, BEV di atas Rp 500 juta dikenakan tarif lebih tinggi, sedangkan di bawah itu sebaiknya rendah," ujar Andrea dalam obrolan di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin, Rabu (22/4/2026).

Kebijakan itu dinilai bisa menimbulkan shock sementara. Tetapi, konsumen bakal kembali membeli EV, setelah mengetahui pengeluaran pajak tetap lebih rendah daripada membeli BBM.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin Setia Diarta mengatakan terus mendorong percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Berdasarkan info Kemenperin, terdapat 14 perusahaan perakitan mobil listrik dengan kapabilitas produksi mencapai 409.860 unit per tahun, 68 perusahaan sepeda motor listrik dengan kapabilitas 2,51 juta unit per tahun, serta sembilan perusahaan bus listrik dengan kapabilitas 4.100 unit per tahun. Total investasi sektor ini telah mencapai Rp 25,674 triliun.

Sementara itu, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga Maret 2026 mencapai 358.205 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 236.451 unit sepeda motor listrik, 119.638 unit mobil penumpang listrik, 798 unit bus listrik, 537 kendaraan komersial listrik, serta kategori lainnya.

"Terjadi perubahan preferensi konsumen. Masyarakat mulai memilih kendaraan nan lebih irit daya dan ramah lingkungan. Ini menjadi sinyal positif bagi transformasi industri otomotif nasional," ungkap Setia.

Sementara itu, Head of PR & Government BYD Indonesia Luther T Panjaitan menyebut pihaknya punya visi nan selaras dengan pemerintah untuk mereduksi emisi karbon. BYD berkomitmen membangun ekosistem EV di Indonesia dengan memasok rangkaian produk, jaringan penjualan, hingga pabrik.

"Bisnis kami di Indonesia berbasis industri. Kami mau bangun value chain. Dari sisi jaringan, kami sekarang mempunyai 84 dealer di 48 kota," tegas Luther.

Dia menuturkan, penjualan BYD naik 65% per Maret 2026 dengan pangsa pasar 41%, tertinggi di Indonesia. Ini sejalan dengan tren global, di mana BYD merajai pasar EV selama empat tahun beruntun.

Hal itu, kata dia, tak lepas dari support pemerintah. BYD juga menyediakan produk nan sesuai selera pasar, baik secara kegunaan maupun harga, seperti Atto 1 dan M6.

(ily/hns)