Milisi Pro-Iran Acak-Acak Negara Muslim Kaya Minyak Ini, Arab Emosi

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan diplomatik di area Timur Tengah sekarang berada di ujung tanduk setelah serangkaian serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal nan diluncurkan dari wilayah Irak menyasar negara-negara Teluk. Eskalasi ini memicu kemarahan besar dari negara-negara tetangga Arab nan mulai kehilangan kesabaran terhadap ketidakmampuan Baghdad dalam menertibkan milisi pro-Iran di tanah mereka sendiri.

Mengutip Arab News, ketegangan ini memuncak setelah perwakilan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Irak berkumpul di Irbil pada Rabu, (26/03/2026). Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana Komite Koordinasi Tinggi Bersama AS-Irak nan baru, nan dibentuk atas dorongan Washington sebagai upaya untuk menjaga Irak agar tetap berada di luar bentrok regional nan tengah berlangsung.

Sehari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada Kamis, Kedutaan Besar AS di Baghdad mengeluarkan pernyataan resmi nan menyatakan bahwa kedua belah pihak telah memutuskan untuk mengintensifkan kerja sama. Langkah ini diambil guna mencegah serangan teroris dan memastikan wilayah Irak tidak digunakan sebagai titik peluncuran agresi apa pun terhadap rakyat Irak, pasukan keamanan Irak, personel AS, maupun negara-negara tetangga dan regional.

Namun, sejumlah luka lama tetap menjadi persoalan besar dalam kesepakatan ini. Sebelumnya, pada 14 Maret 2026, sebuah serangan udara menghantam sebuah rumah di Distrik Karrada, Baghdad, nan diduga dilakukan oleh AS dalam upaya kandas untuk membunuh Ahmad Al-Hamidawi. Al-Hamidawi merupakan pemimpin Kataib Hizballah, sebuah milisi kuat Irak nan didukung oleh Iran.

Pemerintah AS sendiri telah menjanjikan hadiah sebesar US$ 10 juta alias setara dengan Rp 157,4 miliar bagi siapa saja nan bisa memberikan info mengenai keberadaan Al-Hamidawi. Departemen Luar Negeri AS melalui program Rewards for Justice menyatakan bahwa golongan nan dipimpin laki-laki tersebut telah berulang kali menargetkan personel dan akomodasi AS di Irak menggunakan IED, roket, dan sistem pesawat nirawak, menculik penduduk AS, serta membunuh penduduk sipil Irak nan tidak bersalah.

Pasca serangan udara nan menewaskan tiga personil Kataib Hizballah tersebut, Kedutaan Besar AS di Baghdad langsung dihantam drone sebagai tindakan balas dendam. Pihak Kedutaan kemudian mengeluarkan peringatan darurat nan mendesak penduduk negara AS untuk segera meninggalkan Irak dan tidak mendekati area kedutaan maupun konsulat di Irbil.

Ancaman Jadi Negara Paria dan Tekanan Negara Arab

Kondisi politik Irak nan carut-marut semakin memperumit keadaan, terutama mengenai penentuan Perdana Menteri baru. Kerangka Koordinasi, blok partai Syiah terbesar nan menguasai lebih dari separuh bangku parlemen, hingga sekarang belum menyepakati kandidat nan bakal diusung. Siapa pun nan memimpin kelak bakal menghadapi tugas berat dalam menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Teheran.

Sejak perang AS-Israel dengan Iran pecah pada 28 Februari lalu, serangan dari faksi pro-Iran di Irak terhadap negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terus meningkat. Hal ini memicu reaksi keras dari Arab Saudi nan memanggil duta besar Irak pada 12 April untuk memprotes serangan drone nan berasal dari wilayah Irak.

Wakil Menteri Urusan Politik Arab Saudi, Saud Al-Sati, memberikan peringatan keras kepada Irak untuk segera mengendalikan situasi tersebut.

"Jika Irak tidak melakukan tindakan, Arab Saudi bakal mengambil semua tindakan nan diperlukan untuk memihak keamanannya dan melindungi wilayahnya," tegas Al-Sati.

Pesan serupa disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Bahrain sehari kemudian. Saat memprotes serangan drone nan terus berlanjut, Bahrain menyatakan kepada kuasa upaya Irak bahwa mereka juga berkuasa mengambil segala langkah nan diperlukan untuk melindungi diri. Tak ketinggalan, Uni Emirat Arab (UEA) pada 15 April melayangkan nota protes keras nan mengecam serangan teroris tak berdasar dari wilayah Irak oleh milisi nan berafiliasi dengan Republik Islam Iran.

Analisis dari Atlantic Council nan diterbitkan pada 2 April menyebut bahwa milisi nan didukung Iran tersebut sedang menghancurkan Irak dari dalam. Direktur Inisiatif Irak di Atlantic Council, Victoria J. Taylor, menyatakan bahwa kekuatan milisi ini merupakan kesalahan dari pemerintah Irak berturut-turut nan membiarkan mereka menembus lembaga keamanan, politik, dan ekonomi negara.

"Meskipun perdana menteri Irak baru-baru ini telah membikin langkah maju dalam memperbaiki hubungan dengan mitra Teluk dan regional, serangan milisi terhadap Teluk dan Yordania berisiko membikin Irak menjadi negara paria sekali lagi," kata Taylor.

Taylor menambahkan bahwa menghadapi milisi ini sama berbahayanya dengan menghadapi mafia Sisilia lantaran golongan ini sangat keras dan telah masuk ke beragam lapisan masyarakat hingga abdi negara keamanan serta pengadil merasa terancam nyawanya. Namun, dia menekankan bahwa Irak tidak mempunyai pilihan lain selain mengambil kembali kendali atas masa depan negaranya.

Senada dengan perihal tersebut, David Schenker, peneliti senior di Washington Institute dan mantan Asisten Sekretaris Negara AS, menilai bahwa Irak sekarang mulai menyerupai Lebanon dan dalam ancaman menjadi negara gagal. Ia menyoroti banyaknya kombinasi tangan Iran, pencucian uang, dan kejahatan nan terjadi di sana.

"Masalah sebenarnya adalah enam alias tujuh faksi dalam Hashd (Pasukan Mobilisasi Populer) nan merupakan organisasi teroris nan masuk dalam daftar penghasilan pemerintah, mengendalikan Hashd, tidak bertanggung jawab kepada pemerintah, dan faktanya adalah tokoh independen nan sering kali melayani kepentingan Iran," jelas Schenker.

Schenker menyimpulkan bahwa meskipun negara-negara Teluk telah bekerja keras untuk merangkul Irak kembali ke sistem Arab, pendanaan Baghdad terhadap organisasi milisi ini bakal membikin negara-negara Teluk menghentikan kebijakan support mereka. Menurutnya, Irak memerlukan pemimpin nasionalis nan mencari kemakmuran dan kedaulatan, namun perihal itu mustahil terjadi selama milisi tetap mendominasi.

(tps/tps)

Add