Mensos: Dari 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan, 2,1 Juta Reaktivasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias kerap disapa Gus Ipul mengungkapkan sebanyak lebih dari 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dinonaktifkan sebagai bagian dari pemutakhiran info penerima support sosial.

Dari jumlah tersebut, hingga saat ini sekitar 2,1 juta peserta telah kembali aktif melalui proses reaktivasi.

“Dari 11 juta lebih nan kita nonaktifkan, per hari ini sudah ada 2,1 juta penerima faedah nan melakukan reaktivasi,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Gus Ipul menjelaskan, tidak semua peserta nan dinonaktifkan kembali ke skema PBI.

Sebagian di antaranya beranjak ke segmen lain, seperti peserta berdikari maupun ditanggung oleh pemerintah wilayah (Pemda).

Selain itu, sekitar 300 ribu peserta telah kembali masuk ke skema PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“Sebagian diambil alih oleh Pemda, sebagian lagi pindah ke segmen mandiri. Sementara nan kembali ke PBI-JK itu 300 ribu lebih,” jelasnya.

Libatkan 69 Ribu Operator Data Desa

Dalam proses pemutakhiran data, Kementerian Sosial juga melibatkan jaringan operator info desa untuk mempercepat verifikasi dan perbaikan info penerima bantuan.

Saat ini, tercatat lebih dari 69 ribu operator info desa telah terhubung dengan sistem Kemensos.

“Dengan adanya operator info desa ini, kami bisa memperoleh info nan lebih jeli dan jika ada nan melakukan reaktivasi kita bisa layani lebih cepat,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong seluruh desa mempunyai operator info agar proses pembaruan info bansos semakin tepat sasaran.

Masyarakat Diminta Aktif Koreksi Data

Kemensos juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan keberatan alias koreksi data. Aduan bisa disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos, call center, hingga pendamping sosial di lapangan.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan masyarakat krusial agar penyaluran support sosial menjadi lebih transparan dan akurat.

“Data ini kita buka untuk kita koreksi berbareng agar support lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap laporan dari masyarakat bakal diverifikasi berbareng pemerintah wilayah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas data.