Mabes Polri Bentuk Satgas Pengeboran Minyak Ilegal, Penertiban Meluas ke Empat Pulau Besar

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri berencana membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) nan tetap marak di sejumlah daerah.

Rencana tersebut dibahas dalam forum group discussion (FGD) berbareng SKK Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, serta kementerian dan lembaga mengenai pada Rabu (8/4/2026).

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Muhammad Irhamni, mengatakan FGD digelar untuk mematangkan rencana pembentukan Satgas tersebut.

“Baik, terima kasih rekan-rekan. Bahwa hari ini, dari pagi sampai siang ini, rekan-rekan ketahui bahwa kami mengadakan FGD (Focus Group Discussion) membahas tentang persiapan pembentukan Satgas Illegal Drilling,” kata Irhamni kepada wartawan.

Dia menyebut tingginya nilai minyak mendorong kebutuhan persediaan dalam negeri, namun di sisi lain aktivitas pengeboran terlarangan tetap banyak ditemukan di beragam wilayah.

“Dan persediaan itu ada. Akan tetapi tetap banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal," ujar dia.

Menurut Irhamni, pembentukan Satgas ini menjadi langkah awal untuk menertibkan praktik illegal drilling dengan melibatkan beragam pihak mengenai sebelum dilakukan penindakan di lapangan.

Penertiban nantinya bakal menyasar sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.

Meski demikian, Irhamni menegaskan Satgas baru bakal bekerja setelah ada perintah ketua serta koordinasi lebih lanjut dengan Kapolri, Kementerian ESDM, dan SKK Migas.

“Menunggu perintah ketua kapan dilaksanakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penjualan minyak hasil produksi kudu melalui pihak nan mempunyai kerja sama resmi dengan pemerintah.

"Pada intinya adalah boleh menjual kepada pihak nan sudah kerja sama. Bisa kerja sama dengan Pertamina ataupun bisa kerja sama dengan nan lain, ada Medco ataupun pihak lain nan sudah kerja sama, ditentukan oleh ESDM ataupun dari SKK Migas. Jelas ya," ucap dia.

Irhamni menambahkan, FGD nan digelar berbareng SKK Migas dan Kementerian ESDM merupakan inisiatif awal untuk memastikan penertiban dapat melangkah terkoordinasi.

"Jadi kami menginisiasi untuk melaksanakan FGD ini, siang ini, berbareng SKK Migas dan Kementerian ESDM adalah untuk menertibkan itu," katanya.