KSP Qodari Ungkap Tantangan Pemerintahan Presiden Prabowo: Teknokrasi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terletak pada aspek teknokrasi, khususnya dalam perencanaan hingga penyelesaian persoalan teknis di lapangan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).

“Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, jika kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi,” ujar Qodari.

Qodari menjelaskan, keahlian teknokratis dibutuhkan agar pemerintah bisa mengantisipasi masalah sejak awal dan menjalankan program secara efektif.

“Bagaimana bisa mengantisipasi masalah dari awal kemudian membikin perencanaan nan baik, dan menyelesaikan masalah-masalah teknis nan dihadapi di lapangan. Jadi tantangannya adalah teknokrasi,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai pentingnya penempatan sumber daya manusia nan mempunyai keahlian teknokrasi dalam menjalankan program-program pemerintah.

Ia menyarankan agar pemerintah memastikan posisi strategis diisi oleh pihak nan betul-betul memahami aspek teknis kebijakan.

“Yang berangkaian dengan Pak Kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi. Ini sebenarnya dari awal ya saya kira Pak Kepala bicara aja dengan Pak Presiden,” kata Andreas.

“Kalau kita problem kita teknokrasi, cari orang nan teknokrat-teknokrat nan bisa untuk melaksanakan program-program itu. Program-program kebijakan presiden ini, jangan sampai orang nan tidak mempunyai keahlian teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan, program-program nan memerlukan keahlian teknokrasi nan tinggi,” sambung dia.

Andreas pun mencontohkan polemik pengembangan daya panas bumi (geothermal) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Flores, sebagai salah satu kasus nan menunjukkan lemahnya pemahaman teknokratis di tengah masyarakat maupun pengambil kebijakan.

Menurut dia, minimnya pemahaman teknis membikin diskursus publik menjadi tidak produktif lantaran diwarnai penolakan tanpa dasar nan kuat.

“Ini kami lihat juga Pak Kepala, nan berangkaian misalnya di dapil saya. Itu satu rumor nan sedang sangat kuat di NTT, di Flores khususnya itu soal geothermal. Banyak orang nan bicara soal geothermal ini tidak ngerti peralatan itu gimana. Jadi akhirnya ada nan asal tolak, saling ya pro kontra nan tidak produktif juga gitu,” jelas Andreas.

“Sementara menurut saya, ini suatu perihal nan semestinya krusial menjadi kebijakan. Karena bukan teknokrat nan bicara di situ. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini KSP, nan tadi Pak Frederik singgung mata dan telinganya presiden ya. Mata dan telinga presiden nan bisa menjadi penyambung untuk mengatasi bottleneck seperti nan tadi disampaikan,” tambahnya.