DPR Tekankan Kedaulatan Negara di Tengah Isu Akses Udara Militer AS di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menyoroti pemberitaan media asing nan menyiratkan adanya persetujuan final mengenai akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. 

Dia pun meminta agar semua pihak tidak menarik konklusi secara prematur sebelum ada penjelasan komprehensif dari otoritas terkait.

"Informasi nan beredar tetap berkarakter spekulatif dan belum didukung oleh pernyataan resmi dari pemerintah," kata Sukamta saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Meski demikian, Politikus PKS ini menegaskan kepentingan nasional dan kedaulatan negara kudu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. 

"Kedaulatan negara kudu menjadi prioritas utama. Komisi I DPR RI bakal terus menjalankan kegunaan pengawasan secara aktif dan konstruktif, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia," ungkap Sukamta.

Dia menegaskan, pada prinsipnya Indonesia membuka ruang kerja sama pertahanan dengan beragam negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapabilitas nasional. 

Namun demikian, seluruh corak kerja sama tersebut kudu tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, menghormati prinsip kedaulatan, serta tidak mengganggu kebijakan politik luar negeri bebas aktif nan selama ini menjadi injakan Indonesia.

"Apabila terdapat perjanjian alias kesepakatan strategis nan berakibat pada aspek kedaulatan dan pertahanan negara, maka perihal tersebut semestinya dikonsultasikan dan menjadi bagian dari sistem pengawasan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Sukamta.

Apalagi, kata dia, dalam perjanjian tersebut berkenaan dengan ruang udara Indonesia nan merupakan bagian nan tidak terpisahkan dari kedaulatan negara. 

"Tidak terdapat dasar norma nan memungkinkan pemberian akses bebas tanpa pemisah terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing. Dalam rumor strategis seperti ini, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional," jelas Sukamta.