DPD Papua Kecam Serangan KKB Tewaskan Warga Sipil di Kabupaten Puncak

1 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah ketua dan personil senator alias Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua mengecam serangan golongan pidana bersenjata (KKB) di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah nan menegaskan sembilan penduduk sipil pada 14 April lalu.

DPD asal Papua menyampaikan sikap bersama, meminta pemerintah dan TNI mengambil sikap tegas terhadap kejadian tersebut.

"Fenomena kekerasan ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural nan belum terselesaikan secara menyeluruh," ujar Wakil Ketua DPD, Yorrys Raweyai dalam bertemu pers di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain menewaskan sembilan penduduk sipil, kejadian tersebut juga mengakibatkan tujuh penduduk lain mengalami luka berat, dan ratusan sisanya terpaksa mengungsi dan kehilangan akses atas kebutuhan dasar.

Sementara itu info berbeda disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut jumlah korban lebih besar yakni, hingga 15 korban jiwa. Pigai menyebut info itu dihimpun dari beragam pihak dari mulai pemerintah daerah, warga, hingga korban luka akibat baku tembak tersebut.

Yorrys menambahkan wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah saat ini tetap menjadi wilayah nan paling terdampak, akibat bentrok antara KKB dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB).

"Banyak penduduk hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan nan layak, sementara perhatian terhadap pengungsi tetap belum optimal," katanya.

Menurut Yorrys, sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua nan belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Dia memuji komitmen Presiden dalam mengatasi bentrok di Papua. Namun, kata dia, pendekatan pemerintah dan TNPPB belum dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.

"Hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map nan komprehensif dan terbuka kepada publik mengenai penyelesaian bentrok Papua secara," ujarnya.

DPD asal Papua pada kesempatan itu menyampaikan tujuh sikap atas kejadian 14 April di Kabupaten Puncak. Pertama, mereka mendesak penghentian kekerasan secara menyeluruh di Papua.

Kedua, mendesak keamanan dan kepantasan hidup masyarakat di Papua. Ketiga, pemerintah diminta melakukan grand design dan road map penyelesaian bentrok Papua secara transparan kepada publik.

Keempat, mendorong perbincangan inklusif nan melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua. Kelima, menuntaskan pelanggaran HAM secara setara dan transparan. Keenam, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.

Terakhir, memperkuat kerjasama lintas lembaga dan komponen masyarakat dalam menyelesaikan bentrok Papua.

"Penyelesaian bentrok Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen berbareng seluruh komponen bangsa," ujar Yorrys.

Selain Yorrys, beberapa personil DPD nan datang pada kesempatan itu yakni, Lis Tabuni, Filep Wamafma, R. Graal Taliawo, dan Arianto Kogoya.

(dal)

Add