Direktur PLN, Suroso Isnandar Terpilih Jadi Anggota MWA UGM Periode 2026–2031

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, terpilih menjadi personil Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik UGM pada Jumat, 24 April 2026.

Pemilihan personil MWA ini merupakan bagian dari proses pergantian kepengurusan untuk masa hormat lima tahun ke depan. Sebanyak 16 personil Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026–2031 resmi ditetapkan dalam rapat tersebut.

Menanggapi amanah tersebut, Suroso Isnandar, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pengembangan universitas.

“Merupakan kehormatan bagi saya dapat dipercaya menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat UGM. Saya siap memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung kemajuan UGM sebagai perguruan tinggi unggulan nan memberi faedah luas bagi bangsa,” ujar Suroso.

Ketua Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Prof. Dr. Eng. Ir. Deendarlianto, S.T., M.Eng., menyampaikan bahwa seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai izin nan bertindak dan mendapat persetujuan personil pleno.

“Sebanyak 82 personil Senat Akademik UGM telah memberikan bunyi dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai patokan nan ditetapkan,” ujarnya.

Proses pemilihan personil dilakukan melalui tahapan penjaringan, seleksi, dan pemungutan bunyi sesuai ketentuan nan berlaku. Anggota MWA terpilih bakal menjalankan tugas untuk periode 2026–2031 sesuai mandat dalam tata kelola Universitas Gadjah Mada.

Deendarlianto menjelaskan, 16 personil MWA UGM nan baru berasal dari beragam unsur, ialah tokoh masyarakat, alumni, pengajar non pembimbing besar, pengajar pembimbing besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi ini diharapkan bisa memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

MWA merupakan salah satu organ krusial di UGM nan mempunyai peran strategis dalam penetapan kebijakan umum universitas, pengawasan bagian non-akademik, serta mendukung arah pengembangan institusi.