BPOM Siapkan 2 Strategi Cegah Harga Obat Naik Imbas Konflik di Timteng

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan strategi untuk menekan potensi kenaikan nilai obat akibat bentrok di Timur Tengah nan memengaruhi rantai pasok global.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengakui situasi geopolitik saat ini berpengaruh terhadap industri farmasi, terutama lantaran ketergantungan tinggi Indonesia terhadap bahan baku impor.

“Kita tahu bahwa geopolitik terjadi sekarang ini nan berasosiasi dengan nilai obat, kita mengerti itu. Dan pada umumnya ada dua obat itu produknya. Kemasannya itu lebih 50 persen itu merupakan petrokimia,” ujar Taruna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

“Artinya residu-residu dari bahan nan diproduksi dari minyak. Itu kemasannya, plastiknya dan sebagainya kayak etanol, fenol, pronol itu kan pembuatan kemasan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, tidak hanya kemasan, sebagian besar bahan baku obat juga berasal dari turunan petrokimia. Hal ini membikin nilai obat sangat rentan terhadap perubahan global.

“Kemudian beberapa obat juga sekitar 30 persen dari obat kimia nan beredar itu adalah juga turunan dari petrokimia nan berhubungan, misalnya bahan baku nan berasosiasi dengan misalnya Paracetamol, itu adalah turunan kimia dari obat-obatan kemudian beberapa Ibuprofen nan merupakan obat anti inflamasi asalnya dari petrokimia,” katanya.

Taruna menegaskan ketergantungan impor bahan baku tetap sangat tinggi, apalagi mencapai lebih dari 90%.

“Nah jadi kesimpulannya geopolitik internasional nan sekarang ini pasti berpengaruh apalagi bahan baku, intermediate product apalagi biosimilar itu lebih 90 persen kita impor. Jadi tentu ini bakal berakibat kepada nilai obat,” ujar Taruna.

Taruna pun menyebut, stok obat tetap kondusif dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika perang berlanjut, tentunya itu bakal berpengaruh.

“Nah selama ini kita tetap kondusif sampai sekitar hitungan kemarin dengan Gabungan Pengusaha Farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan tetap aman. Ya tapi kan jika ini perang bersambung terus bakal berpengaruh,” jelasnya.

2 Strategi BPOM

Untuk mengantisipasi perihal tersebut, BPOM menyiapkan dua strategi utama. Strategi pertama adalah melakukan penyesuaian izin mengenai bungkusan obat agar lebih elastis tanpa mengorbankan aspek keamanan.

“Yang pertama nan berasosiasi dengan kemasan. Badan POM bakal membikin patokan baru nan dulunya misalnya kan semua bungkusan itu biasanya sebelum tukar bungkusan kudu ada patokan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas bungkusan dan sebagainya,” ujarnya.

“Nah sekarang kita bakal buatkan mungkin keputusan mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini sesuai nan krusial kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin. Contohnya misalnya apakah plastik bisa diubah menjadi kemasannya botol? Atau bisa diganti dari dulunya split dibuat menjadi kemasannya kertas alias karton,” lanjut Taruna.

Ia menekankan komponen bungkusan menyumbang sekitar 30% terhadap nilai obat, sehingga relaksasi patokan ini diharapkan bisa menekan biaya.

“Nah patokan ini jika kita tidak ubah itu bakal mempengaruhi nilai obat lantaran sekitar 30 persen bungkusan itu mempengaruhi nilai obat. Nah jadi jika kita bisa mempermudah di sini tentu itu bisa mengurangi,” katanya.

Strategi kedua adalah memastikan kesiapan bahan baku dengan mencari pengganti sumber impor dari beragam negara.

“Nah nan kedua adalah kesiapan bahan. Apa nan kita atur, kita sudah WHO Listed Authority, tadi sangat diapresiasi sama Komisi IX lantaran ini kita negara berkembang pertama nan mendapat posisi ini. Negara berpenghasilan menengah pertama. Tidak ada,” ujarnya.

Menurut Taruna, pengakuan internasional terhadap BPOM sebagai regulator nan andal bakal dimanfaatkan untuk membuka akses kerja sama dengan negara lain.

“Nah juga kita termasuk 10 top regulator terbaik di bumi untuk di bagian obat dan makanan, khususnya vaksin kita luar biasa. Nah dengan pengaruh itu kita bakal gunakan label baru kita ini untuk bargain ke negara-negara subtitut impor. Selama ini kan impor kita itu terbanyak dari China, India terus dari Eropa itu dari Belanda terus Switzerland alias Jenewa, kemudian sebagian dari Amerika,” jelasnya.

BPOM juga tengah menjajaki sumber bahan baku baru, termasuk dari Rusia, untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu.

“Nah tentu untuk itu dengan posisi kita tadi kita kan dapat kepercayaan di bumi internasional, regulator kita bagus. Nah kita aktif memberikan agunan dari negara-negara pengganti misalnya jika seandainya India berpengaruh alias dari Belanda, mungkin dialihkan ke negara lain India alias ke Amerika sehingga wilayah sumbernya dari Pasifik. Bahkan kita lagi menjajaki bahan baku nan berasal dari Rusia. Itu nan selama ini tetap sangat kurang nan masuk ke kita,” jelasnya.

Taruna optimistis kedua strategi tersebut dapat menjaga stabilitas nilai obat setidaknya hingga akhir tahun 2026.

“Jadi dua strategi itu bakal saya percaya bisa mengontrol nilai obat kita at least sampai akhir tahun lantaran sampai 6 bulan ke depan kita tetap aman,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengingatkan jika bentrok berkepanjangan, maka dampaknya terhadap nilai obat tidak dapat dihindari. Oleh lantaran itu, BPOM juga menekankan pentingnya menjaga kesiapan obat di dalam negeri.

“Nah tentu tahap berikutnya, jika ini perang bersambung kita bakal lakukan strategi itu untuk melindungi rakyat kita agar harganya tidak naik. Karena kadang persoalan nilai memang itu sangat krusial tapi ada nan lebih krusial lagi, ketersediaan,” katanya.

Taruna menegaskan, kesiapan obat menjadi prioritas utama lantaran tidak dapat digantikan seperti halnya komoditas pangan.

“Karena kita tahu obat itu beda dengan makanan. Kalau makanan bisa diganti dengan makanan lain tapi jika kita tidak tersedia obat walaupun harganya murah tetapi tidak tersedia gimana? Nah itu tadi jadi kita mau pastikan semoga kesiapan dan harganya sampai akhir tahun tetap kondusif dengan strategi itu tadi,” pungkasnya.