Zulhas Percepat Operasionalisasi 10.070 Titik Kopdes Merah Putih

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mematangkan persiapan operasionalisasi koperasi secara serentak pada 15 Oktober 2026. Rakor menyepakati percepatan pasokan peralatan subsidi support pemerintah, rencana pemantauan serentak di 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan KDKMP.

Dalam rakor tersebut, Zulhas menegaskan bahwa pemantauan serentak merupakan tindak lanjut pengarahan Presiden agar kesiapan koperasi dipantau secara langsung di lapangan, termasuk kesiapan peralatan dan sarana pendukung operasional.

"Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat pengarahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita bakal melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari ke depan. Kita mau memastikan peralatan dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).

Sebanyak 10.070 titik tersebut tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan peralatan subsidi menjadi konsentrasi utama pemantauan, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan upaya milik negara (BUMN) serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan aktivitas upaya dan melayani masyarakat.

Berdasarkan info Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah mempunyai akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100%, sementara 7.392 titik lainnya tetap dalam proses pembangunan.

Pemantauan ini melibatkan pemerintah wilayah dan abdi negara kewilayahan, termasuk gubernur, panglima wilayah militer, bupati/wali kota, serta camat, untuk membantu mengatasi hambatan pasokan dan kebutuhan operasional di wilayah masing-masing.

Untuk memastikan tindak lanjut berjalan, pemerintah menyiapkan posko pemantauan nan dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi berbareng Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian mengenai dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Posko ini bakal memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti hambatan agar KDKMP terus siap melayani kebutuhan masyarakat.

"Kalau pupuk belum sampai, misalnya, pemerintah wilayah bisa membantu mengatasi kendalanya. Gubernur dan bupati diharapkan ikut membantu agar operasionalisasi koperasi melangkah dengan baik. Dalam 8 hari, kita bakal terus mengecek apa nan sudah tersedia, apa nan belum, dan apa nan tetap perlu diperbaiki," tutupnya.

Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Wakil Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wakil Kepala BP BUMN, Direktur Utama Agrinas, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PLN, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Direktur Utama Kimia Farma, serta jejeran dewan Danantara, BP BUMN, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Tonton juga video "Zulhas Targetkan 35 Ribu Kopdes Beroprasi Akhir Tahun Ini"

(akd/ega)