Zulhas Buka-Bukaan Biaya Produksi Beras RI Jauh Lebih Mahal dari Thailand

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan namalain Zulhas, mengatakan biaya produksi beras dalam negeri tetap sangat mahal jika dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Bahkan biaya produksi beras domestik bisa tiga kali lebih tinggi.

Menurut Zulhas tingginya biaya produksi beras di tingkat petani lokal dipicu oleh rendahnya produktivitas, kualitas varietas nan belum unggul, serta manajemen pertanian nan belum optimal. Alhasil untuk memproduksi 1 kilogram (kg) beras butuh biaya produksi hingga Rp 12.000.

"Lampung untuk mendapat 1 kilo beras, petani kita ongkosnya Rp 12.000. Karena kita tergantung kepada impor, nggak terlatih. Produktivitasnya rendah, varietasnya tidak unggul, manajemennya buruk, lantaran nggak terlatih," kata Zulhas dalam aktivitas Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (5/9/2026).

Kondisi ini terlihat cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan efisiensi produksi beras nan dicapai oleh negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Di mana untuk mendapatkan 1 kg beras, negara itu hanya memerlukan modal alias biaya produksi setara Rp 3.800.

"Thailand, Vietnam untuk dapat 1 kilo beras, ongkosnya itu Rp 3.800. Jauh sekali. Jadi produktivitas kita sepertiga. Dia Rp 3.800, kita Rp 12.000. Kita termasuk bangsa nan kurang tanggung jawab dong," tambahnya.

Masalahnya dengan biaya produksi setinggi itu, pendapatan per kapita penduduk Indonesia tetap lebih rendah dari negara tetangga seperti Thailand. Artinya mereka dapat beli beras dengan murah saat pendapatan sehari-hari tinggi.

"Indonesia income per kapitanya tidak sampai Rp 5.000. Thailand income per kapitanya nyaris Rp 8.000. Berarti Thailand lebih kaya dari orang Indonesia, tapi dia bayar untuk makan lebih murah. Lebih murah, sehingga dia bisa nabung," tutur Zulhas.

"Dia bisa sekolahkan anaknya lebih bagus, dia bisa mencukupi gizi putra-putrinya, lantaran penghasil lebih tinggi untuk hidup lebih murah. Kita, penghasil kita lebih kecil, bayar lebih mahal untuk makan. Maka kita miskin, bisa kurang gizi, bisa kurang sarana-sarana. Akhirnya kita kalah bersaing," sambungnya.

Di sisi lain, Zulhas menegaskan Indonesia tidak bisa langsung berjuntai pada impor beras dari negara tetangga jika hanya mau mengejar produktivitas semata. Sebab ketergantungan impor nan tinggi bakal sangat merugikan petani dalam negeri.

"Saya ambil contoh tahun 2024 kita impor beras nyaris separuh juta (ton). Kalau kita impor beras, beras ini kita impor, artinya petani Indonesia itu sengsara. Tidak dapat manfaatnya. Jadi tidak sederhana. nan dapat manfaatnya itu petani dari Thailand, petani dari Vietnam, petani dari India," ujarnya.

Padahal andaikan efisiensi dan tingkat produktivitas ini tidak segera dibenahi, perihal tersebut dikhawatirkan dapat memicu kemiskinan struktural bagi para petani lokal di Indonesia.

"Terus jika petani kita tidak makmur, lama-lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka bakal melahirkan kemiskinan nan masif. Lama-lama petani Lampung ini tidak punya sawah lagi, lantaran miskin. sawahnya dijual alias digadai, dia berubah menjadi pekerja tani. Itu dampaknya itu soal makan. Kemudian apa lagi, kita tidak menjadi negara nan kompetitif," ujarnya.

Untuk itulah menurutnya pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para petani lokal di Indonesia. Dengan begitu para petani dapat terus berproduksi dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

"Alhamdulillah 2025 kita nggak impor beras lagi. Boleh tepuk tangan ini untuk Indonesia. Apa nan terjadi? Petani kita lebih mamur, nilai tukarnya dari 116 jadi 127. 127 nilai tukarnya, lebih makmur. Bisa sekolahkan anaknya, bisa angsur motor. Alhamdulillah," pungkas Zulhas.

(igo/ara)