Zelensky Tolak Pemilu Saat Perang Lawan Rusia: Bisa Jadi 'Tsunami' Pemecah Belah Ukraine

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan menggelar pemilu di tengah invasi Rusia sangat rawan dan berisiko memecah belah bangsa. Simak ulasan lengkapnya.(Media Sosial X)

PRESIDEN Volodymyr Zelensky menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di tengah kecamuk perang melawan Rusia merupakan langkah nan sangat rawan bagi Ukraina. Pernyataan tegas ini disampaikan Zelensky merespons dorongan dari mantan Menteri Pertahanannya untuk segera menggelar pemungutan suara.

Saat ini, Ukraina resmi menangguhkan pemilu di bawah undang-undang darurat militer. Kebijakan ini tetap mendapat support luas dari masyarakat nan memilih konsentrasi menghadapi invasi Rusia sejak 2022. Sebelumnya, Zelensky juga sempat menghadapi dorongan dari Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden AS Donald Trump untuk tetap menggelar pemilu, meskipun serangan rudal dan drone Moskow terus menggempur area tersebut setiap hari.

"Saya percaya dalam perang seperti ini, pemilu mempunyai akibat nan sangat besar. Pemilu saat ini adalah tsunami bagi negara nan bakal memecah belah Ukraina," tegas Zelensky dalam pengarahan berbareng wartawan.

"Jika kita mau menghancurkan negara ini, maka kita bisa bergerak ke arah penyelenggaraan pemilu di masa-masa perang ini."

Pemecatan Fedorov

Situasi politik di Kiev sendiri menghangat sepanjang musim panas pasca keputusan Zelensky mencopot Mykhailo Fedorov dari kedudukan Menteri Pertahanan. Langkah tersebut memicu tindakan protes ribuan penduduk nan menuntut pengembalian jabatannya, serta kritik tajam dari Fedorov terhadap jejeran petinggi militer. Perselisihan ini apalagi memaksa Zelensky memecat panglima tertingginya.

Beberapa hari lalu, Fedorov secara mengejutkan menyerukan agar dicari jalan keluar guna menyelenggarakan pemilu. Tim Fedorov mengonfirmasi keberangkatannya ke Amerika Serikat dalam waktu dekat, sebuah kunjungan nan memicu spekulasi bahwa dia sedang menyiapkan diri sebagai rival politik Zelensky. Fedorov dikenal luas berkah dukungannya terhadap strategi perang drone serta reformasi tentara nan mendapat simpati publik.

Namun, para master menilai ada banyak hambatan teknis untuk menggelar pemilu saat ini, mulai dari sistem pemungutan bunyi bagi tentara di garis depan, jutaan pengungsi, hingga penduduk di wilayah pendudukan. Selain itu, potensi intervensi maupun serangan bentuk dari Rusia menjadi ancaman nyata. Survei pendapat menunjukkan hanya 15% penduduk Ukraina nan setuju pemilu digelar sebelum perang berakhir.

Di tengah tekanan politik domestik, Zelensky terus menggalang support internasional. Dalam pertemuan KTT Nordik-Baltik di Kiev, Zelensky mengumumkan kerja sama drone baru dengan Norwegia. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store mengonfirmasi komitmen support senilai US$9 miliar untuk Ukraina tahun depan.

Di sisi lain, intensitas serangan Rusia kian meningkat menggunakan rudal balistik nan susah dijangkau, mengindikasikan keterbatasan sistem pertahanan udara Ukraina. Zelensky mengungkapkan pengiriman rudal pencegat untuk sistem Patriot dari AS menyusut hingga separuhnya dibanding tahun 2023. AS sendiri menghadapi keterbatasan stok rudal akibat bentrok dengan Iran, sehingga enggan melepas pasokan dalam jumlah besar ke Ukraina. (AFP/Z-2)