Yusril Koordinasi dengan Mensesneg Soal Gugatan Karhutla Kalbar

, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengenai adanya gugatan penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat. Gugatan ini diajukan oleh golongan masyarakat sipil dan masyarakat budaya ke pengadilan.

"Nanti saya koordinasikan," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, andaikan pemerintah digugat ke pengadilan, nantinya bakal ditunjuk kuasa norma untuk menjawab gugatan tersebut.

Adapun gugatan dimaksud diajukan oleh empat golongan masyarakat sipil dan masyarakat adat, termasuk perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pemuda Katolik setempat melalui tim norma mereka. Terdapat 10 pihak nan digugat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, sejumlah menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Gubernur Kalimantan Barat.

Para penggugat menuntut pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh, penguatan penanganan kebakaran, serta pertanggungjawaban atas biaya jasa kesehatan bagi masyarakat nan terdampak. Sidang perdana gugatan tersebut telah digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (7/10), namun terpaksa ditunda ke Rabu (21/10) lantaran ketidakhadiran pihak tergugat.

Respons Pemerintah terhadap Karhutla

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima support dari negara-negara tetangga dalam menangani karhutla di sejumlah wilayah di Tanah Air. "Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo meletakkan perhatian serius terhadap penanganan karhutla mengingat dampaknya nan besar terhadap beragam wilayah maupun kawasan. Mekanisme support tersebut sekarang sedang dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga 13 Oktober lalu, sebanyak 60.177 personel campuran dari pemadam kebakaran (damkar), TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan di daerah, dan relawan telah diterjunkan. Sejumlah perangkat utama sistem persenjataan (alutsista), seperti helikopter dan pesawat, juga telah dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman menggunakan metode water bombing serta menjalankan operasi modifikasi cuaca.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara