WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Pimpinan DPR Dapat Info soal Iming-iming

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons berita delapan penduduk negara Indonesia (WNI) nan disebut menjadi tentara Rusia oleh intelijen Ukraina. Dasco mengatakan berasas info dari otoritas intelijen RI, perekrutan para WNI itu dilakukan oleh negara pihak ketiga nan seolah-olah membuka lowongan pekerjaan dengan penghasilan besar.

"Jadi kami mendapatkan info dari otoritas intelijen kita, bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga nan kemudian membikin seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga manajemen nan diiming-imingi oleh penghasilan nan besar," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dasco menyebut para WNI tersebut mendaftar dan kemudian dikirim menjadi tentara. Ia menyebut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah berkoordinasi dan mengirimkan utusan ke negara terkait.

"Nah para WNI ini kemudian mendaftar lampau kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara, begitu info nan kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen," ujar Dasco.

"Dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut," ungkapnya.

Adapun rilis info mengenai delapan WNI menjadi tentara Rusia disampaikan Intelijen Ukraina dalam sebuah keterangan di situs resminya, Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU. Intelijen Ukraina menampilkan arsip identitas WNI nan diduga menjadi tentara Rusia.

"Janji berupa penghasilan tinggi, tugas non-tempur, percepatan kebangsaan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang yang-sering kali-tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka bakal dikirim," tulis Intelijen Ukraina dalam situs resminya, dilihat detikcom, Senin (31/8).

Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah RI tengah melakukan verifikasi atas info itu melalui perwakilan RI di Rusia. Dia menyebut Kemlu RI juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta corak keterlibatan perseorangan nan disebutkan tetap perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne dalam keterangannya, Senin (31/8).

(dwr/gbr)