Waspada Penipuan! Marak Link Pendaftaran Rekrutmen Kopdes Palsu

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkap maraknya penipuan nan mengatasnamakan rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih. Modus nan digunakan beragam, mulai dari penyebaran link tiruan hingga permintaan sejumlah duit kepada pelamar.

Fenomena ini dinilai rawan lantaran berpotensi mencuri info pribadi masyarakat sekaligus merugikan secara finansial. Pemerintah pun langsung memberikan peringatan keras.

"Ada oknum-oknum nan mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membikin info pribadi terancam disalahgunakan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di instansi Kemenko Pangan, Senin (4/5/2026).

Lebih dari itu, apalagi ditemukan praktik meminta penghasilan dengan iming-iming kelulusan dalam seleksi. Padahal pemerintah secara resmi tidak pernah memungut biaya. "Bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran. Kami tegaskan, tidak ada biaya satu rupiah pun," katanya.

Pemerintah menekankan hanya ada satu kanal resmi nan bisa diakses oleh masyarakat mengenai proses rekrutmen ini. Di luar itu dipastikan tidak valid.

"Satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id. Tidak ada nan lain," tegas Zulkifli.

Selain itu, tidak ada pihak internal pemerintah nan bisa membantu meloloskan peserta seleksi. Artinya jika ada pihak nan menawarkan jasa tersebut dipastikan palsu.

"Yang datang ke Menko minta tolong juga tidak bisa. Menteri juga tidak bisa. Jadi tidak ada jalur belakang," ujarnya.

Zulhas apalagi meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik mencurigakan. "Kalau ada nan minta uang, itu pasti penipuan dan laporkan saja ke abdi negara hukum," katanya.

Maraknya hoaks dan info tiruan di media sosial membikin masyarakat semakin susah membedakan mana nan benar. "Sekarang ini hoaks aneh-aneh, kita tidak pernah ngomong, tiba-tiba muncul buletin baru," ungkapnya.

Pemerintah juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara untuk memantau dan menangani penyebaran info tiruan tersebut. Tujuannya agar proses rekrutmen tetap melangkah bersih dan kepercayaan publik tidak terganggu.

"Jadi kami tegaskan lagi, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada nan bisa menjamin lulus," sebut Zulhas.

(hoi/hoi)

Add