Warning! Ekonomi RI Masih Akan Dihantam Tekanan Global

Jakarta -

Ekonomi Indonesia disebut tetap berada dalam tekanan dunia kendati sukses menjaga fondasi nan kuat di kuartal I-2026. Pemerintah dinilai perlu lebih realistis dalam menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi lantaran akibat dunia nan terus meningkat.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) di kuartal pertama 2026. Angka ini membuktikan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022.

DBS Group Research menilai esensial ekonomi RI tetap sangat solid di tengah volatilitas global. Namun, dinamika pada semester kedua 2026 tetap perlu diantisipasi secara hati-hati.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, menjelaskan Indonesia memulai tahun ini dengan fondasi ekonomi positif nan ditopang oleh konsumsi domestik, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan shopping negara, dan momentum musiman hari besar keagamaan.

Radhika mengatakan, terdapat akibat eksternal nan membikin proyeksi pertumbuhan tahunan perlu disesuaikan. Penyesuaian ini perlu untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan nilai energi.

"Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung esensial nan kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1% (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi akibat kenaikan nilai daya dunia dan tekanan pada nilai tukar Rupiah," ujar Radhika dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Radhika menilai pertumbuhan ekonomi RI di kuartal I-2026 kemungkinan menjadi nan tertinggi sepanjang tahun ini. Pasalnya ke depan aktivitas ekonomi diperkirakan menghadapi tekanan tinggi imbas nilai daya global, volatilitas pasar keuangan, dan kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

DBS menilai, stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika saat ini. Menurutnya diperlukan pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan komunikasi kebijakan nan konsisten dalam menjaga stabilitas pasar.

Dari sisi pengambil kebijakan, pemerintah diperkirakan tetap berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB melalui pengendalian belanja, efisiensi program prioritas, dan optimasi penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi penerapan kebijakan, termasuk penyelenggaraan Undang-Undang Cipta Kerja dan pengharmonisan izin pusat-daerah. Langkah ini krusial untuk menciptakan kepastian upaya dan meningkatkan kepercayaan investor.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah dinilai perlu memperkuat pengendalian inflasi dan disiplin fiskal, menjaga daya beli domestik, memastikan stimulus fiskal tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara dari sisi pelaku usaha, disarankan mulai mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi dunia pada semester kedua 2026. Dalam perihal ini, kepastian dan konsistensi izin menjadi aspek utama dalam meningkatkan daya tarik investasi.

Belanja Pemerintah Topang Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan info BPS, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh shopping negara alias government spending nan dilakukan untuk memulihkan ekonomi usai pandemi COVID-19.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan shopping negara dilakukan untuk mengembalikan keadaan ekonomi. Terlebih tekanan terhadap kelas menengah dan sektor ketenagakerjaan nan tetap mengalami tekanan.

Fithra menjelaskan, pertumbuhan ekonomi berasal dari beberapa komponen utama, ialah konsumsi masyarakat, investasi, shopping pemerintah, serta perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Jika dilihat dari komponen tersebut, shopping pemerintah mempunyai kontribusi nan besar.

Adapun rinciannya, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%, investasi 5,96%, dan shopping pemerintah melonjak hingga 21,81% sepanjang kuartal I 2026. Sementara untuk segmen ekspor, tercatat tumbuh 0,9% dan impor naik 7,18%.

"Kita nggak pernah memandang ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, jika kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu ajaran Keynes. Jadi gimana pemerintah dalam perihal ini, berupaya untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih kudu di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan nan tertekan," ungkap Fithra dikutip dari YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (14/5/2026).

Ia menjelaskan peningkatan shopping negara mempunyai pengaruh berganda alias multiplier effect terhadap sektor lain. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, investasi, dan konsumsi masyarakat ikut terdorong.

Fithra mencontohkan pada kuartal I 2025 investasi hanya tumbuh 2,12% dan shopping pemerintah apalagi sempat terkontraksi 1,3%. Namun saat shopping negara didorong pada tahun ini, investasi meningkat menjadi 5,96% dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Meski demikian, dia mengingatkan shopping pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sebab kontribusi shopping pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil, ialah sekitar 6,72%, sementara konsumsi rumah tangga mencapai 54,36% dan investasi 28,29%.

Karenanya, Fithra menilai Indonesia perlu memperkuat industrialisasi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dari produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan-kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini nan disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, lantaran pemerintah sadar bahwa masyarakat ini tetap perlu dorongan, tapi ke depannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," ungkapnya.

(kil/kil)