Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa, Puan Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah Indonesia segera menjangkau masyarakat nan terdampak gempa bumi besar di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan wilayah sekitar. Terutama penduduk nan mendiami pulau terluar di Kabupaten Sangihe nan terisolasi karena kerusakan prasarana akomodasi umum usai gempa terjadi.

"Pemerintah kudu segera menjangkau masyarakat nan terisolasi akibat gempa, khususnya penduduk nan tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan kudu sigap disalurkan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Seperti nan diketahui, penduduk Sulut dikejutkan oleh guncangan dahsyat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin (8/6/2026) pagi. Gempa ini merupakan rangkaian gempa luar biasa Filipina.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa pada Senin pagi terjadi pukul 06.37 WIB alias 07.37 Wita. Hasil kajian terbaru menunjukkan kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,7 dengan episenter bertitik di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, nan berbatasan langsung dengan Filipina.

Selain di Kabupaten Sangihe, guncangan dilaporkan terasa di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, termasuk Manado dan wilayah sekitarnya. Beberapa laporan apalagi menyebut bahwa getaran dirasakan hingga Gorontalo dan wilayah lain di Indonesia bagian timur.

Walaupun tak ada korban jiwa, Puan tegaskan gempa besar di Sulut ini kudu dijadikan momentum pertimbangan nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.

"Kerusakan dapat terjadi apalagi ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan musibah perlu diperluas," ujarnya.

Puan juga menitikberatkan perhatiannya terhadap kekuatan musibah di pulau terluar dan singgung tantangan geografis.

"Ketangguhan musibah di pulau terluar juga kudu semakin diperhatikan. Tantangan geografis semestinya justru menjadi aspek agar Negara mempunyai antisipasi jika musibah terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat," imbuhnya.

Hal ini disampaikan Puan menyusul adanya info mengenai akibat gempa di Sulut, terutama mengenai penduduk Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara nan dilaporkan terisolasi akibat gempa bumi ini. Banyak rumah penduduk di Kepulauan Sangihe rusak parah hingga rata dengan tanah imbas gempa besar tersebut.

Desa Kawio sendiri dihuni oleh 178 Kepala Keluarga (KK), dengan 480 jiwa kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Saat ini, penduduk tetap berkumpul di area terbuka lantaran gempa susulan tetap terjadi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe pun telah menetapkan status tanggap darurat musibah selama 14 hari pascagempa bumi nan mengguncang wilayah tersebut.

"Pemerintah setempat kudu memastikan kebutuhan warga, dan secepat mungkin menyalurkan bantuan. Pastikan kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia dan anak-anak juga terpenuhi," tegas Puan.

BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan awal tsunami saat gempa ini terjadi. Mereka mencatat gempa telah menyebabkan tsunami mini di tiga titik ialah di pesisir Ulu Siau dan Melonguane di Sulawesi Utara, serta satu titik di wilayah Maluku Utara dengan ketinggian minor berkisar antara 9-18 sentimeter.

Meskipun peringatan awal tsunami sudah dicabut, Puan meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti pengarahan pemindahan nan berlaku.

"Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan terus memantau informasi," imbaunya.

Puan juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus memperhatikan situasi dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemindahan andaikan peringatan awal tsunami kembali diumumkan.

"Ini sekaligus menjadi 'alarm latihan' nan menguji apakah sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga betul-betul bekerja sebagaimana mestinya," ujarnya.

Puan menyadari adanya keterbatasan akses bagi wilayah nan mempunyai tantangan geografis. Oleh karena itu, dia tegaskan bahwa kesiapan kudu dibangun sebelum musibah datang.

"Sekolah, puskesmas, instansi pemerintahan, pelabuhan, hingga akomodasi pemindahan di area pesisir kudu dirancang dengan standar ketahanan nan lebih tinggi," sebut Puan.

Investasi besar dalam pembangunan fisik, lanjutnya, jangan sampai menjadi sia-sia ketika tidak bisa memperkuat menghadapi bencana.

Puan menambahkan, tantangan terbesar Indonesia bukan semata menghadapi bencana, melainkan membangun keahlian wilayah untuk hidup berdampingan dengan akibat musibah nan bakal terus ada.

Puan mengatakan, sebagai negara nan berada di area cincin api dunia, Indonesia tidak mempunyai pilihan untuk menghilangkan ancaman gempa bumi. Ia menyebut bahwa nan dapat dilakukan adalah memperkecil akibat nan terjadi akibat gempa bumi melalui investasi nan konsisten pada ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik.

Puan menilai bahwa wilayah-wilayah kepulauan terluar seperti Sangihe memerlukan perhatian unik dalam agenda pembangunan nasional.

"Pendekatan pembangunan di daerah-daerah rawan musibah perlu lebih menekankan aspek ketangguhan sejak awal," ujarnya.

Menurut Puan, momentum ini krusial untuk memastikan bahwa setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan nan terjadi, tetapi juga meningkatkan kapabilitas wilayah dalam menghadapi akibat nan sama di masa depan.

"Sebab tujuan akhir penanganan musibah bukan sekadar memulihkan kondisi, melainkan membangun masyarakat nan lebih siap, lebih aman, dan lebih handal ketika musibah datang," pungkasnya.

(akn/ega)