Warga Cuma Mampu Kos di Jakarta Bisa Dapat Bantuan Rumah

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak masyarakat di Jakarta nan saat ini menyewa tempat tinggal tak layak, namun tidak mendapatkan support stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Hal ini diungkapnya saat rapat internal mengenai penyerapan anggaran Kementerian PKP, Kamis (30/4/2026).

"Di Jakarta, banyak sekali orang nan puluhan tahun nyewa untuk tempat tinggal. Kalau dengan patokan nan ada sekarang, enggak bisa tuh dapat karena dia enggak punya kewenangan milik tempat tinggal. Padahal dia udah puluhan tahun tinggal di Jakarta," kata Maruarar alias Ara, Kamis (30/4/2026).

Ara mau ada penyesuaian patokan bagi penerima BSPS, agar masyarakat nan tetap menyewa rumah tak layak huni (RTLH) bisa mendapat support BSPS.

"Nah, gimana kita juga melakukan terobosan-terobosan nan berkeadilan, tetapi gimana juga anggaran agar tidak salah gunakan. Saya sudah tunjuk Pak Robe, Pak Irjen, Pak Fitrah, berbareng Pak Pahala, koordinasi dengan BPK, KPK, Polisi, Jaksa untuk melakukan kebaikan bagi negara kita," terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur mengatakan untuk masyarakat nan tetap menyewa kediaman tidak layak huni, bisa dapat support BSPS.

"Di SE TKPR (Surat Edaran Nomor 01/SE/Dt/2026) bisa, sepanjang nan punya tanah itu bisa meyakinkan kita lewat surat bahwa selama 10 tahun, jika itu diperbaiki, itu masyarakatnya nggak diusir," kata Fitrah

Saat ini, Fitrah mengaku sedang merombak patokan BSPS nan ada agar lebih baik lagi, sembari merumuskan patokan terbaru.

Untuk program BSPS nan sedang berjalan, saat ini bakal tetap berjalan berasas patokan nan sudah ada.

"Semuanya kita evaluasi, tapi nan sudah jalan sekarang, ngikutin patokan lama, salah satu nan diperbaiki, sertifikat tanah itu, kepemilikannya, kita lagi cari skenario nan bisa mencapai keadilan lah bagi masyarakat," jelas Fitrah.

Sebagai informasi, program BSPS Kementerian PKP sepanjang 2026 sudah mencapai 10.200 RTLH nan sedang direnovasi.

Fitrah menjelaskan, anggaran untuk BSPS 2026 sebanyak Rp8,5 triliun. Hingga April 2026 sudah terealisasi Rp204 miliar.

"Program rumah direnovasi sejauh ini sudah capai 10.200 unit, dari sasaran kuota 400.000 unit. Kita baru mulai kan, patokan banyak nan kita ubah," ungkap Fitrah.

(dem/dem)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya
Sumber CNBC Indonesia News
CNBC Indonesia News