Warga Cilincing: Kok Bisa Ganti Rugi Rp27,6 Miliar Justru Dicairkan ke Yayasan Milik Jusuf Hamka?

Warga Cilincing: Kok Bisa Ganti Rugi Rp27,6 Miliar Justru Dicairkan ke Yayasan Milik Jusuf Hamka?

JAKARTA – Keluarga mahir waris David Wahyuna mempertanyakan pencairan biaya konsinyasi proyek Polder Cilincing, Jakarta Utara senilai Rp27,62 miliar kepada Yayasan Daya Besar pada 2021. 

Mereka meminta abdi negara penegak norma menelusuri dasar norma dan proses manajemen pencairan biaya nan diklaim berangkaian dengan tanah warisan keluarga.

Perwakilan family mahir waris Nikodemus Jansen mengatakan pihaknya tidak menerima biaya tukar rugi tersebut. Padahal, family menyatakan mempunyai kewenangan atas tanah nan menjadi objek pembebasan untuk proyek pengendalian banjir di Cilincing.

Persoalan itu kembali disuarakan dalam konvensi pers di depan instansi Yayasan Daya Besar, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (14/10/2026). 

Nikodemus datang berbareng pendamping norma dari Yayasan Peduli Bantuan Hukum (Yapbakum) Gardapatih.

Berdasarkan arsip Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan dirujuk keluarga, biaya konsinyasi sebesar Rp27.625.965.000 dicairkan pada 6 Oktober 2021 kepada Hariputra Yoseph selaku penerima kuasa Yayasan Daya Besar. Pencairan tersebut berangkaian dengan Penetapan Nomor 31/Pen.Kons/2018/PN Jkt.Utr.

Keluarga mempertanyakan dasar penetapan penerima biaya tersebut, terutama lantaran mereka menyatakan tetap mempunyai kewenangan atas bagian tanah nan menjadi objek sengketa.

Pembina Yapbakum Gardapatih, Denny Maulana, mengatakan pihaknya menemukan arsip manajemen nan menurut mereka perlu diperiksa lebih lanjut. Salah satu nan dipersoalkan adalah proses verifikasi dalam pengambilan biaya konsinyasi.“Jurnal diambil tanpa verifikasi,” kata Denny.

Pihak mahir waris meminta pengadilan dan lembaga mengenai memberikan penjelasan mengenai tahapan pencairan dana, termasuk arsip nan digunakan, identitas penerima, serta dasar norma penyerahan duit kepada pihak nan diberi kuasa oleh Yayasan Daya Besar milik family Jusuf Hamka.

Mereka juga meminta abdi negara menelusuri keterlibatan pihak-pihak nan mempunyai kewenangan dalam proses manajemen pencairan. Dugaan penyimpangan nan disampaikan family tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lembaga berwenang.