Wamentan Minta HKTI Jadi "Intel" Pemerintah, Kawal Program Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono mendorong peran aktif organisasi petani dalam mengawal program pemerintah hingga ke level bawah. Penekanan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat kedaulatan pangan nasional, termasuk menyelesaikan beragam hambatan teknis di lapangan.

Sudaryono mengungkapkan, Kementerian Pertanian saat ini menghadapi tantangan dalam program bongkar ratoon petani tebu, terutama dalam pencarian petani dan letak nan sesuai. Di sinilah HKTI diminta turun tangan membantu pemerintah.

"Kementerian Pertanian (Kementan) mau membantu bongkar ratoon petani tebu. Itu nyari calon petani, calon lokasi, itu kemudian juga mengalami kesulitan. Maka HKTI kudu siap bantu," kata Sudaryono dalam aktivitas Launching Inno Food di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, posisi HKTI bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis nan menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi riil di lapangan.

"HKTI tidak menggantikan pemerintah, tapi HKTI sekarang berada di tengah-tengah pemerintah, menjadi mitra strategis pemerintah, untuk kita sama-sama menjadi mata, telinga, corong, dan tangan, kepanjangan tangan pemerintah," ujarnya.

Sudaryono mengingatkan, peran organisasi tidak cukup hanya sebatas simbol alias struktur formal. HKTI diminta lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan penerapan program melangkah efektif.

"Maka oleh karenanya, papan nama saja tidak cukup, dan kita kudu banyak kemudian berkiprah, banyak kemudian turun ke lapangan, dan seterusnya," ucap dia.

Dalam konteks nan lebih luas, dia mengaitkan peran HKTI dengan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai kedaulatan pangan. Menurutnya, sasaran tersebut tidak hanya mencakup komoditas utama seperti beras, jagung, dan gula, tetapi juga komoditas lain nan selama ini tetap berjuntai pada impor.

"Banyak di antara ketua HKTI adalah kepala daerah, dan kita berambisi betul-betul visi dan kemauan Presiden (Prabowo Subianto) kita, gimana Indonesia berdaulat secara pangan, bukan hanya beras, bukan hanya jagung, bukan hanya gula, tapi nan impor-impor itu kemudian bisa dipenuhi," kata Sudaryono.

Di sisi lain, dia juga menyoroti akibat positif program penyerapan hasil pertanian oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut mulai mengurangi praktik petani membuang hasil panen lantaran tidak terserap pasar.

"Sebagai informasi, saat ini alhamdulillah berkah Prof. Dadan Hindayana Kepala BGN, tidak ada lagi petani sayur nan buang wortelnya, tidak ada lagi petani buah-buahan nan buang pisangnya, tidak ada lagi petani kita nan buang sayur-mayur nan tidak laku di pasar, tidak ada lagi petani kita nan kemudian susah menjual peralatan pertanian, lantaran sebagian besar diserap oleh Badan Gizi Nasional dan SPPG untuk MBG kita," jelasnya.

Namun demikian, Sudaryono mengakui tetap ada titik-titik penyelenggaraan program nan belum optimal. Ia pun menegaskan, perbaikan kudu dilakukan secara spesifik tanpa merombak keseluruhan program.

"Kalau ada satu program nan baik, kemudian penyelenggaraan di titik-titik tertentu ada nan kurang baik, di titik itulah nan kudu kita perbaiki. Kalau rumah kita ada tikusnya, 2-3 ekor, maka untuk melenyapkan tikus tidak perlu rumahnya dibakar, hanya cukup tikusnya nan dibasmi," ujar dia.

Lebih jauh, dia memberikan penekanan tegas, HKTI kudu berfaedah sebagai pengawas di lapangan, termasuk melaporkan penyimpangan dalam pengedaran support pertanian hingga penyelenggaraan program MBG.

"Oleh karenanya, HKTI dari pusat sampai ke bawah kudu dan bisa menjadi mata dan telinga dan cerobong dan kepanjangan tangan pemerintah. Kalau ada nan keliru, irigasi tidak tepat, support alsintan (alat dan mesin pertanian) dari Kementerian Pertanian kok ditebus, orang disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan," tegasnya.

"Kalau ada dapur-dapur MBG nan brengsek, ya kita laporkan, kita tutup. Kalau ada misalnya support benih, bibit tidak sesuai, laporkan. Jadi HKTI menjadi intelnya pemerintah di level bawah," sambung dia.

"Sanggup? Terima kasih," pungkas Sudaryono.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]