Wamensos Puji Kudus & Garut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Jakarta - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi sikap proaktif Pemerintah Kabupaten Garut dan Kudus dalam mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, support pemerintah wilayah menjadi salah satu kunci utama kesuksesan program tersebut.

"Saya senang lantaran Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Hal ini disampaikannya saat audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Perwakilan DPRD Kudus di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (29/4/2026).

Agus menegaskan Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2 DTSEN sebagai bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen pada 2026.

"Sekolah Rakyat kudu unggul, dengan akomodasi komplit seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah," jelasnya.

Ia juga menekankan pembangunan Sekolah Rakyat permanen memerlukan lahan minimal 6,8 hektare milik pemerintah dan memenuhi syarat teknis. Beberapa diantaranya tidak berada di area rawan musibah dan mempunyai kontur lahan nan sesuai.

Selain percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, audiensi juga membahas penguatan kesiapsiagaan musibah melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB) di kedua wilayah tersebut.

Terkait kesiapsiagaan bencana, Agus mendorong pemerintah wilayah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB.

"Silakan ajukan ke bupati untuk mengusulkan KSB dan lumbung sosial," katanya.

Agus menegaskan Kemensos mempunyai skema support sosial adaptif untuk bencana, didukung melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Di akhir pertemuan, Agus juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau wilayah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten alias provinsi. Jika tetap tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama," ucap Agus.

Pada kesempatan tersebut, Perwakilan DPRD Kudus Valerie menyampaikan tetap terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kudus.

"Data di lapangan menunjukkan tetap banyak anak tidak sekolah akibat beragam persoalan. Ini perlu jadi perhatian bersama," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan hambatan utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus adalah keterbatasan lahan.

Selain pendidikan, Kudus juga menghadapi tantangan musibah seperti banjir dan longsor. Kondisi ini mendorong usulan penguatan program KSB untuk mendukung buffer stock dan dapur umum di tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda menyampaikan pihaknya telah mempunyai Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dalam 4 rombongan belajar. Namun, Garut tetap menghadapi hambatan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.

"Selain itu, kami juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana," pungkas Marlinda. (akn/ega)