Wamensos Dorong Sekolah Rakyat Putus Mata Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Jakarta -

Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Negara datang sejak awal untuk memastikan anak-anak dari family miskin mempunyai kesempatan tumbuh di lingkungan nan mendukung masa depan mereka.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat secara unik menyasar anak dari family miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak dari family di luar golongan sasaran tersebut tidak dapat mengikuti program, meski akomodasi nan disediakan tergolong lengkap.

"Saya ingatkan jika sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Hal itu dia katakan saat menerima audiensi Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Menurutnya, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui support sosial, tetapi juga kudu diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas.

"Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau jika orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin," katanya.

Ia menjelaskan, anak-anak dari family miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi. Mereka juga berpotensi menghadapi persoalan gizi, sanitasi, kepercayaan diri, serta lingkungan sosial nan kurang mendukung. Dalam kondisi tertentu, anak apalagi kudu membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan anak untuk belajar dan mengembangkan diri.

"Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan," kata Agus Jabo.

Karena itu, Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama. Anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan nan dirancang untuk mendukung pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Saat ini, menurut Agus Jabo, tetap terdapat sekitar 4,1 juta anak nan belum mendapat akses pendidikan. Sementara keahlian penyediaan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa.

"Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi sasaran 4,1 juta itu tetap Panjang," kata Agus Jabo.

Untuk mengejar sasaran tersebut, pemerintah mendorong wilayah mempercepat kesiapan letak Sekolah Rakyat. Daerah nan telah mengusulkan lahan dan dinyatakan clear and clean diminta segera melengkapi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan pembangunan tahun ini.

"Kita berjuang agar nan mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini, maka segera dilengkapi agar mudah-mudahan ikut tahap berikutnya," ujarnya.

Salah satu wilayah nan menyiapkan letak Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara (Sumut). Eliyunus mengatakan pemerintah wilayah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.

"Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun. Memenuhi syarat (dengan luas) 8,6 hektare," jelas Eliyunus.

Eliyunus mengatakan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat lantaran nomor kemiskinan di wilayah itu tetap tinggi. Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk, 22,47 persen tetap berada dalam kategori miskin.

"Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat). Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi nan ada saat ini, (sekitar) 22,47% itu adalah family kami nan memang tetap dikategorikan miskin," kata dia.

Senada Pemda Kabupaten Grobogan, menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi tersebut berada di area permukiman perkotaan dan mempunyai support prasarana nan memadai. Lokasi juga dekat dengan rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.

"Lokasinya sangat strategis berada di area pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan mempunyai support prasarana strategis dan juga pelayanan dasar nan memadai," kata Anang Armunanto.

Sebagai informasi, datang dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Menteri (TAM) Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, Dardo Pratisyo, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, Plt Direktur PSKB Masryani Mansyur, Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati, dan Baperinda Grobogan Wahyu.

(anl/ega)