Wamensesneg Minta Kemenkum Kaji Regulasi yang Hambat Program Prabowo

Jakarta -

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta Kementerian Hukum mengkaji patokan perundang-undangan nan dapat menghalang penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta patokan diselaraskan agar program presiden melangkah dengan lancar.

"Mohon support Pak Menteri Hukum dan jajarannya untuk membikin kajian. Akhir-akhir ini, peraturan perundang-undangan mana nan kira-kira berpotensi untuk tidak mendukung program Presiden, Pak? Itu coba kita selaraskan lagi," kata Bambang dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

Dia menegaskan, pemerintah kudu bergerak sigap mencari halangan itu untuk memanfaatkan sisa masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, halangan sekecil apapun dapat tersendat andaikan patokan nan menjadi dasar penyelenggaraan belum selaras.

"Jangan sampai kemudian itu enggak jalan gara-gara ada patokan nan menghambat," tegas dia.

Menurut Bambang, izin semestinya menjadi perangkat untuk menghasilkan faedah pembangunan. Kata, izin bukan untuk menambah beban birokrasi.

"Regulasi bukan tujuan pembangunan. Regulasi adalah instrumen untuk menghasilkan faedah pembangunan," katanya.

Selanjutnya, pertimbangan juga kudu dilakukan terhadap patokan nan sudah ada. Hal ini untuk memandang apakah izin tersebut tetap relevan, efektif, dan selaras dengan kebijakan nasional.

"Evaluasi kudu menghasilkan tindakan korektif nan mempunyai pertanggungjawaban dan agenda penyelesaian, bukan hanya rekomendasi di atas kertas," katanya.

(tsy/maa)