Wamendagri Wiyagus Dorong IMM Jadi Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemanfaatan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mempersempit disparitas capaian pembangunan antardaerah.

"IMM ini sangat strategis dan tentunya bakal dijadikan pedoman bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembangunan wilayah khususnya di bagian pendidikan dan kesehatan," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Hal tersebut disampaikannya saat Peluncuran Angka Indeks Modal Manusia (IMM) Tahun 2025 dan Pedoman Penghitungan IMM di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (31/8).

Wiyagus menjelaskan IMM mengukur potensi produktivitas manusia melalui tiga dimensi utama, ialah kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi dalam membentuk SDM nan sehat, produktif, dan berkekuatan saing.

"Penyelenggaraan peluncuran nomor IMM dan kitab pedoman kalkulasi IMM ini bakal menjadi momentum nan sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat info nan berbasis bukti, dan mengintegrasikan antara IMM secara ketat ke dalam arsip perencanaan daerah," katanya.

Wiyagus menilai integrasi IMM perlu dilakukan dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana strategis perangkat daerah, hingga penganggaran dan evaluasi. Dengan demikian, hasil pengukuran IMM dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas intervensi pembangunan.

Ia pun menekankan pembangunan IMM kudu dilakukan secara berkepanjangan sejak awal kehidupan. Karena itu, penguatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya diukur dari lama sekolah, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pembelajaran. Begitu pula aspek kesehatan perlu diperkuat sejak awal kehidupan untuk mendukung produktivitas manusia pada masa mendatang.

Sejalan dengan itu, Kemendagri bakal memperkuat sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, mengawal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperkuat tata kelola kelembagaan wilayah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Wiyagus mengatakan kebijakan pembangunan manusia perlu mempertimbangkan karakter masing-masing wilayah, terutama wilayah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Ia berambisi pendekatan nan tepat sasaran dan berbasis kondisi wilayah bisa mempersempit kesenjangan sekaligus memperkuat fondasi SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Mari kita jadikan IMM ini sebagai kompas, sebagai penentu arah dalam berlayar menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(anl/ega)