Wamendagri Ribka Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan yang Transformatif

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di lingkungan pemerintah wilayah (pemda). Hal tersebut disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dalam paparannya, Ribka menegaskan bahwa transformasi merupakan kata kunci untuk melahirkan wanita nan bisa menjadi penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden nan mendorong penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pemberian kesempatan nan setara bagi wanita untuk berkontribusi dalam kepemimpinan.

"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya perempuan, kudu terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, tadi sudah disampaikan Bu Vero [Wamen PPPA], dan juga Kepala LAN, gimana wanita diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, apalagi juga membikin izin dan kebijakan," katanya.

Ribka mengungkapkan, dari 552 wilayah nan meliputi provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, jumlah wanita nan menjadi kepala wilayah cukup signifikan. Meski demikian, menurutnya, tantangan kepemimpinan wanita tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga pemerataan pengedaran kewenangan dalam kedudukan strategis di daerah.

Berkaca dari pengalamannya membangun pekerjaan di birokrasi, Ribka menilai semakin tinggi posisi kepemimpinan, semakin sedikit wanita nan sukses mencapainya. Kondisi tersebut dipengaruhi beragam faktor. Karena itu, wanita perlu mempunyai motivasi dan perencanaan hidup nan jelas, serta terus meningkatkan kapasitas, termasuk melalui pendidikan.

Untuk mengidentifikasi beragam aspek tersebut, Ribka mendorong adanya riset nan melibatkan lembaga penelitian, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), guna memperkuat kebijakan afirmatif menuju kesetaraan kelamin dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam corak riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita mau meningkatkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," tambahnya.

Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis info nan kuat. Menurutnya, info menjadi landasan dalam memengaruhi kebijakan sekaligus menyusun izin nan bisa mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Regulasi nan baik, lanjutnya, juga kudu diikuti dengan penerapan nan efektif.

"Kita sering pertimbangan terus di mana nan kandas dalam kepemimpinan ini. Ini sangat memerlukan leadership nan mempunyai vision nan transformatif," pungkasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.