Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Cukup Hanya Jadi Administrator

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengingatkan kepala wilayah tidak cukup hanya menjalankan pemerintahan dari sisi administratif. Mereka dituntut mempunyai orientasi strategis, bisa mengantisipasi beragam tantangan, hingga berani menghadirkan perubahan di daerah.

Pesan tersebut disampaikan Wiyagus saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (3/9/2026).

"Kepemimpinan wilayah tidak cukup hanya berkarakter administratif, ini juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, tetapi juga kudu mempunyai orientasi strategis, keahlian antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan," kata Wiyagus.

Menurut Wiyagus, tantangan nan dihadapi kepala wilayah semakin kompleks. Dinamika geopolitik dunia nan berubah sigap juga membikin pemerintah wilayah tidak bisa bekerja sendiri maupun memandang persoalan hanya dari kepentingan sektoral.

"Nanti Bapak-Ibu sekalian bakal mendapatkan materi-materi nan sungguh sangat luar biasa. nan nantinya juga kita bakal merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik dunia nan sangat bergerak dan super sigap perubahannya," ujarnya.

Karena itu, kepala wilayah perlu mempunyai perspektif nan lebih luas dalam memandang persoalan dan merumuskan kebijakan. Berbagai aspek mulai dari demografi, geografi, hingga sumber daya alam, menurut dia, saling berangkaian dan memerlukan kerjasama dalam penanganannya.

Kebijakan Daerah Harus Selaras dengan Pusat

Wiyagus juga meminta kepala wilayah bisa menerjemahkan Asta Cita pemerintah pusat ke dalam kebijakan di daerah. Dengan begitu, program pemerintah pusat dan wilayah dapat melangkah beriringan.

"Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga kudu linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala wilayah nan sudah memahami ini relatif tidak ada masalah," terangnya.

Menurut dia, beragam program nan dijalankan pemerintah wilayah pada akhirnya juga menjadi bagian dari pencapaian kepentingan nasional.

Mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong investasi, hingga pembuatan lapangan kerja.

KPPD, lanjut Wiyagus, menjadi salah satu kesempatan bagi kepala wilayah untuk keluar sejenak dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam membaca lingkungan strategis.

Ia berambisi peserta tidak mengikuti kursus hanya untuk mendapatkan pengetahuan maupun sertifikat. Setiap kepala wilayah diminta membawa pulang pendapat nan dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.

"Harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak dan Ibu nan mengikuti kursus ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, kemudian dapat sertifikat, dipajang di ruangan, tetapi membawa gagasan, pendapat perubahan nan dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan program nan nyata," ucapnya.