Wamendagri Dorong Sistem Ketahanan Bencana Dibangun Sejak Perencanaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong pembangunan sistem ketahanan musibah dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanggulangan musibah tidak cukup hanya mengandalkan keahlian respons ketika musibah terjadi.

Ia menyampaikan perihal itu dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9). Bima menegaskan penanggulangan musibah perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan akibat sejak awal.

"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience alias ketahanan musibah by design," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara nan rentan terhadap musibah sehingga upaya pengurangan akibat memerlukan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Keterlibatan itu mencakup pemerintah pusat hingga daerah.

Menurut Bima, setiap kebijakan pembangunan dapat berkontribusi meningkatkan ataupun mengurangi akibat bencana. Oleh lantaran itu, aspek kebencanaan perlu masuk dalam pertimbangan kebijakan sejak tahap awal perencanaan.

Bima menyebut Indonesia telah mempunyai kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Meski demikian, keberadaan lembaga tersebut dinilai perlu diperkuat dengan sistem nan menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.

"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membikin lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi nan kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata dia.

Bima menjelaskan, penguatan sistem tersebut perlu diarahkan pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, info risiko, dan kesiapan kelembagaan. Menurutnya, mitigasi tidak semestinya dipandang sebagai tambahan biaya, melainkan investasi untuk melindungi hasil pembangunan dari akibat bencana.

Ia pun menegaskan ketahanan musibah tidak bisa dibangun hanya melalui koordinasi saat keadaan darurat. Seluruh langkah mitigasi kudu direncanakan sebelum musibah terjadi.

"Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja," tegas Bima.

Ia menambahkan, semua upaya ketahanan musibah kudu terjadi, dilakukan, dan direncanakan sebelum musibah betul-betul terjadi. Perencanaan sejak awal itu dinilai menjadi kunci agar sistem penanggulangan musibah melangkah efektif.

Maka dari itu, Bima mendorong pengambilan keputusan pembangunan menggunakan info kebencanaan secara terpadu. Informasi tersebut mencakup peta risiko, info cuaca, sistem peringatan dini, hingga kondisi wilayah.

Menurutnya, upaya penguatan ketahanan musibah juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah, masyarakat, bumi usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan. Pelibatan beragam pihak itu dinilai krusial agar ketahanan musibah dibangun sesuai karakter setiap wilayah.

(rir)