Wamendagri Dorong Percepatan Pendataan Warga Terdampak Konflik Papua

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dan Pemkab Lanny Jaya segera menyelesaikan verifikasi dan pendataan penduduk terdampak bentrok sosial.

Dia menilai bahwa info nan jeli menjadi kunci agar kewenangan masyarakat, termasuk support dan santunan jiwa dari Kementerian Sosial dapat segera disalurkan kepada para korban.

Hal itu diungkapkan oleh dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, hari ini.

"Khusus untuk dari Kementerian Sosial, santunan jiwa biasanya ada sebagai corak perhatian kita, sehingga Pemerintah Daerah dalam perihal ini Bapak Gubernur dan para Bupati bisa menyiapkan data," kata Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).

Menurut Ribka, pengesahan info juga diperlukan untuk memastikan pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai akibat bentrok sekaligus menentukan kebutuhan pemulihan di lapangan.

Berdasarkan laporan daerah, bentrok tersebut mengakibatkan kerusakan 300 rumah warga, satu gereja, tiga gedung sekolah dasar, dan dua unit PAUD. Selain itu, satu jembatan gantung terputus dan ribuan penduduk sempat mengungsi.

Dia menambahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung proses rekonstruksi serta pemulihan prasarana sosial di wilayah terdampak telah berjalan.

"Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan pascakonflik dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Ribka juga mengapresiasi kementerian dan lembaga atas perhatian dan support dalam mempercepat pemulihan masyarakat di Papua Pegunungan. Dia berambisi sinergi tersebut terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani.

"Saya sekali lagi atas nama Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas izin Tuhan sehingga hari ini memberikan satu penghormatan dan juga perhatian nan serius dan bermakna," pungkasnya.

Sebagai info tambahan, rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Polkam Djamari Chaniago dan dihadiri Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Bupati Jayawijaya Athenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Gubernur Papua Pegunungan John Tabo nan datang secara virtual.

(prf/ega)