Wamendagri Dorong Pemda Percepat Penanggulangan Tuberkulosis

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah wilayah (Pemda) mempercepat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB). Menurutnya, TB tidak hanya berakibat terhadap kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu produktivitas dan perekonomian, serta meningkatkan akibat kemiskinan dan pengangguran.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah nan berjalan di RSUP Dr. Kariadi, Kota Semarang, Rabu (16/9/2026).

"Kalau tidak ditangani dengan baik apapun profesinya bakal terganggu. Kenapa? Karena pengobatannya bagi (pasien yang) suspek saja (bisa) sampai enam bulan," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).

Wiyagus menjelaskan akibat tersebut berangkaian dengan proses pengobatan TB nan memerlukan waktu cukup lama. Kondisi itu dapat membikin pasien kehilangan waktu produktif dan untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal.

"Jadi, nyaris 26 persen lah kehilangan pekerjaan alias berakhir bekerja sementara, ya. Karena waktu pengobatannya cukup panjang," kata Wiyagus.

Menanggapi akibat tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya peran Pemda dalam mendukung percepatan penanggulangan TB. Dia mencontohkan pengalaman penanganan COVID-19 nan dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan tenaga kesehatan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan wilayah dalam menangani persoalan kesehatan.

Menurutnya, support tersebut perlu diterjemahkan melalui perencanaan dan penyelenggaraan program nyata di daerah. Dia juga menyinggung pentingnya pemanfaatan sistem Desa Siaga sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan pemerintahan hingga tingkat masyarakat.

Desa Siaga merupakan corak reorientasi pelayanan kesehatan nan mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa untuk mencegah serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.

"Kota Semarang, ya, (desa siaga nan sudah ada) nyaris 92 persen. Nah ini, ini benar-benar, ya, dan Desa Siaga ini bukan seputar sebutan, tetapi ada SKB bersama, (yaitu) Surat Keputusan Bersama antara tiga kementerian (terdiri dari) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa. Ya, jadi ini ditangani oleh ketiga kementerian," jelas Wiyagus.

Dalam memperkuat penyelenggaraan di daerah, Wiyagus juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah bakal terus dilakukan sebelum penyelenggaraan aktivitas di lapangan. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan pemerintah pusat dan wilayah mempunyai pemahaman serta langkah nan sejalan sebelum turun langsung kepada masyarakat.

Untuk itu, Wiyagus menekankan agar upaya penanggulangan TB diarahkan secara langsung kepada masyarakat dan tidak berakhir pada aktivitas nan berkarakter seremonial. Dia mendorong seluruh pihak memperkuat kerja sama untuk memastikan upaya penanggulangan TB dapat melangkah secara nyata di lapangan.

Wiyagus membujuk seluruh pihak memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan penanggulangan TB dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita tidak butuh superman, ya. Kita butuhnya super team," tutupnya.

(akn/ega)