Mu'ti Dorong Lulusan SMK Punya Sertifikat Kursus: Kesempatan Kerja Lebih Luas

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendorong lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk mempunyai dua sertifikat sebagai bekal memasuki bumi kerja.

Menurut Mu’ti, dua sertifikat tersebut berupa piagam dari lembaga pendidikan umum dan sertifikat training nan diterbitkan lembaga kursus dan pelatihan.

“Lulusan-lulusan SMK kita itu bisa punya dua sertifikat. Satu adalah piagam dari lembaga di mana mereka belajar, nan kedua itu sertifikat pelatihan-pelatihan nan diterbitkan oleh beragam lembaga kursus dan pelatihan,” kata Mu’ti dalam agenda Peluncuran Pemutakhiran Dapodik Lembaga Kursus di LKP Puspita Martha International Beauty School, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Mu’ti mengatakan, kepemilikan dua sertifikat tersebut dapat memperluas kesempatan lulusan SMK untuk bekerja di beragam bidang.

Ia menambahkan, pendidikan nonformal melalui kursus juga perlu diintegrasikan dengan pendidikan formal. Kata Mu’ti, banyak siswa sekolah tetap memerlukan keahlian nan belum diajarkan di sekolah lantaran keterbatasan waktu maupun pilihan bagian pendidikan.

“Sehingga mereka punya kesempatan nan lebih luas untuk dapat bekerja di beragam bidang,” ujarnya.

Mu’ti juga menyebut siswa sekolah menengah atas (SMA) dapat mengikuti kursus sembari menjalani pendidikan formal. Hal itu dinilai dapat membekali mereka dengan keahlian praktis nan berfaedah untuk bekerja maupun menjadi wirausahawan.

“Bahkan nan di sekolah umum pun, misalnya SMA, dia bisa juga ikut kursus sembari dia belajar di SMA dan seterusnya, agar mereka punya life skill nan tidak hanya berkarakter akademik, tapi juga berupa keterampilan-keterampilan nan membekali mereka untuk dapat bekerja baik sebagai pegawai maupun sebagai entrepreneur,” tutur Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti menegaskan kursus merupakan bagian krusial dari pendidikan. Dalam perihal ini, pemerintah berkomitmen membuka dan memfasilitasi kesempatan pendidikan melalui jalur formal, informal, dan nonformal.

“Kesempatan pendidikan itu kita buka tidak hanya lewat jalur umum saja, tetapi juga melalui jalur informal dan nonformal. Ini nan sudah kami lakukan,” katanya.

Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui program training nan diarahkan pada penempatan kerja. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, turut menuturkan sebanyak 2.883 alumni Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dari 20 lembaga kursus dan training (LKP) dilepas untuk bekerja ke luar negeri dalam aktivitas tersebut.

Para alumni itu ditempatkan di sejumlah negara, di antaranya Bulgaria sebanyak 1.831 orang, Jepang 692 orang, Turki 212 orang, Malaysia 76 orang, Taiwan 39 orang, Romania 7 orang, Thailand 27 orang, Kroasia 1 orang, dan Maladewa 2 orang.

Tatang pun menekankan pentingnya pendataan lulusan untuk memastikan program training tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti.

“Data bukan sekadar angka. Data menentukan keputusan dan juga intervensi. Pada akhirnya, info menentukan siapa nan mendapat kesempatan,” sebut Tatang.

Pada kesempatan itu, Mu’ti menambahkan pemerintah juga memberikan support bagi lembaga pendidikan nonformal, termasuk kursus, sebagai modal pengembangan lembaga.

Sementara peserta program kesetaraan alias Kejar Paket memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), sebagaimana sekolah umum memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jadi jika nan sekolah umum dapat BOS, nan di kesetaraan itu dapat BOP. Ini komitmen kami terhadap jasa pendidikan kepada seluruh anak Indonesia,” tutup Mu’ti.