Wamendagri Bima Tekankan Otonomi Daerah Harus Ditopang Tata Kelola yang Efektif dan Efisien

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan tata kelola pemerintahan nan efektif dan efisien dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pesan itu disampaikan saat menjadi pengawas upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam amanatnya, Bima menegaskan bahwa otonomi wilayah merupakan proses nan terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Menurut dia, salah satu inti paling krusial dalam penyelenggaraan otonomi wilayah adalah kewenangan.

“Ada satu kata nan sangat lekat dengan otonomi daerah. Satu kata nan menjadi ruh dari otonomi wilayah dibandingkan dengan sistem nan lain ialah kewenangan,” ujarnya.

Meski demikian, Bima mengingatkan bahwa kewenangan tidak bakal menghasilkan akibat optimal andaikan tidak disertai kapabilitas dan integritas nan memadai.

“Kewenangan tanpa keahlian adalah angan-angan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, otonomi wilayah tidak hanya berangkaian dengan pelimpahan kewenangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan publik nan berkualitas, memperkuat integritas pemerintahan, dan memastikan kebijakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kerangka itu, Bima menilai akselerasi, sinkronisasi, dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah menjadi perihal nan sangat penting. Menurut dia, langkah tersebut juga kudu dibarengi dengan penguatan komunikasi antara kepala wilayah dan masyarakat, serta konsolidasi kelembagaan hingga level paling bawah.

Lebih lanjut, Bima mengatakan arah kebijakan tersebut sejalan dengan pengarahan Presiden untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

“Dalam peringatan Otonomi Daerah ini, izinkan kami menyampaikan pesan dan pengarahan nan sering diingatkan oleh Bapak Presiden untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan nan tidak saja efektif, tetapi juga efisien,” ujarnya.

Menurut Bima, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai langkah penghematan anggaran. Ia menekankan bahwa efisiensi juga kudu dipahami sebagai pendekatan baru dalam mengelola pemerintahan melalui transformasi budaya kerja nan adaptif dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya penguatan kapabilitas fiskal daerah, peningkatan integritas, dan penyederhanaan izin sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dinilai krusial untuk mendorong penemuan di daerah.

Di akhir amanatnya, Bima membujuk seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerjasama agar otonomi wilayah dapat memberi akibat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Selamat [Hari] Otonomi Daerah ke-30. Semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita untuk mensejahterakan rakyat, menghadirkan pemerintah nan efektif, dan berfaedah bagi warganya,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, upacara tersebut juga disertai dengan penyerahan Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2025 kepada sejumlah wilayah berprestasi.

Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Blitar, Bandung, Salatiga, Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Semarang.

Sementara itu, di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada 15 daerah, ialah Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Bandung, Jombang, Indramayu, Gresik, Gianyar, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Banyumas, Malang, Bangli, Purbalingga, dan Hulu Sungai Selatan.