Wamendagri Bima Arya: Ketahanan Bencana Dibangun Sejak Perencanaan Pembangunan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pembangunan sistem ketahanan musibah dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanggulangan musibah tidak cukup hanya mengandalkan keahlian respons ketika musibah terjadi, melainkan perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan akibat musibah sejak awal.

"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan musibah by design," ujar Bima dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Bima mengatakan, Indonesia merupakan negara nan rentan terhadap musibah sehingga upaya pengurangan akibat memerlukan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ataupun mengurangi akibat bencana.

Indonesia telah mempunyai kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah wilayah (Pemda). Namun, keberadaan lembaga tersebut perlu diperkuat dengan sistem nan menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.

"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membikin lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi nan kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata Bima.

Ia menjelaskan, penguatan tersebut perlu diarahkan pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, info risiko, dan kesiapan kelembagaan. Mitigasi, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai tambahan biaya, melainkan investasi untuk melindungi hasil pembangunan dari akibat bencana.

"Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Jadi semua kudu terjadi, semua kudu dilakukan, semua kudu direncanakan sebelum disaster terjadi," tegas Bima.

Karena itu, Bima mendorong pengambilan keputusan pembangunan menggunakan info kebencanaan secara terpadu, termasuk peta risiko, info cuaca, sistem peringatan dini, dan kondisi wilayah. Upaya tersebut juga perlu melibatkan peran Pemda, masyarakat, bumi usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan agar ketahanan musibah dibangun sesuai karakter setiap wilayah.