Wamendagri Bima Arya Dorong Otonomi Daerah Berbasis Penciptaan Nilai

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong transformasi penyelenggaraan otonomi wilayah nan berorientasi pada pembuatan nilai dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan, tetapi juga kudu bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).

Dalam forum tersebut, Bima menekankan pentingnya pemaknaan ulang desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih merata di beragam daerah.

“Desentralisasi fiskal hari ini juga kudu menjadi instrumen nan menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja,” ujar Bima.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Penataan ini diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antarjenjang pemerintahan sekaligus menyempurnakan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih proporsional bagi daerah.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan, Bima mendorong pemerintah wilayah (Pemda) melakukan tiga transformasi paradigma.

Pertama, menggeser pendekatan pembangunan dari nan semata-mata berbasis sumber daya menuju pembuatan nilai tambah. Daerah tidak cukup hanya mengandalkan komoditas alias sumber daya nan dimiliki, tetapi perlu mengembangkan ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir untuk menghasilkan nilai tambah.

“Dari resource based decentralization menuju value creation based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana,” tegasnya.

Kedua, mengubah pola hubungan antarwilayah dari persaingan menuju kolaborasi. Kerja sama antardaerah diperlukan untuk membangun rantai pasok, memperkuat potensi ekonomi, serta menciptakan pertumbuhan nan saling mendukung.

Ketiga, mengubah peran Pemda dari sekadar lembaga nan membelanjakan anggaran menjadi penggerak pembangunan. Pemda didorong membuka ruang investasi, mengurangi beragam hambatan, mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, serta memperkuat kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan.

Menurut Bima, keberhasilan transformasi tersebut sangat berjuntai pada kapabilitas kepemimpinan di daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat sebagian besar kepala wilayah saat ini merupakan pemimpin baru nan belum mempunyai banyak pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.

“80 persen kepala wilayah adalah pendatang baru, newcomer. Dan sebagian besar gen X ada milenial [juga ada]. Jadi tidak lagi baby boomers. Jadi muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini angan baru, di sisi lain mereka belum banyak pengalaman,” ungkap Bima.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan. Kehadiran banyak pemimpin baru wilayah dapat menjadi daya bagi lahirnya beragam inovasi. Namun, mereka juga memerlukan penguatan kapabilitas dan pendampingan agar kebijakan nan dihasilkan tetap melangkah sesuai prinsip tata kelola pemerintahan nan baik.

Karena itu, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemda untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan, mendorong penemuan nan akuntabel, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan wilayah nan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.