Wakil Ketua MPR: Perumusan Kebijakan Publik Harus Berbasis Data dan Riset Ilmiah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), merangkul akademisi ternama dari Australian National University (ANU) untuk mendorong keterlibatan riset ilmiah dan hasil polling publik sebagai fondasi perumusan kebijakan di Indonesia.

Pertemuan nan berjalan di Kampus ANU Canberra, Australia, tersebut mengurai pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, lembaga riset, parlemen, dan pemerintah untuk menghasilkan izin nan tepat sasaran serta adaptif terhadap dinamika global.

"Kebutuhan bangsa tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu bagian keahlian. Diperlukan kerjasama lintas disiplin—mulai dari sains, AI, hingga pengetahuan sosial dan kebijakan publik—untuk merumuskan kebijakan nan menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi, dan menjaga kualitas demokrasi," ujar Ibas, melalui keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Dalam obrolan berbareng para master kebijakan publik ANU, Head of Department of Political and Social Change ANU, Prof. Marcus Mietzner, menggarisbawahi bahwa pemetaan aspirasi melalui survei opini publik merupakan instrumen teruji untuk menyerap ekspektasi riil masyarakat.

"Polling sangat krusial untuk memahami apa nan sebenarnya diinginkan publik dalam perihal kebijakan," kata Marcus Mietzner.

Sementara itu, Dean of the ANU College of Asia and the Pacific, Prof. Helen Sullivan, menyoroti penguatan kurikulum pendidikan di era kepintaran buatan (artificial intelligence). Ia menilai pemanfaatan AI kudu diimbangi dengan keahlian berpikir kritis agar lulusan bisa menyelesaikan problem teknis di lapangan.

"Yang kita ketahui adalah bahwa seluruh lulusan kita perlu menjadi ahli filsafat kritis nan bisa bekerja di bumi nyata," kata Prof. Helen Sullivan.(H-2)