Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyoroti pentingnya penerapan aliran Tri Pusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Langkah itu krusial untuk memperkuat sistem pendidikan nasional.
Rerie menekankan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) nan sedang melangkah kudu dikembalikan pada pemikiran-pemikiran besar kebangsaan, terutama nan digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertema Menghidupkan Kembali Tri Pusat Pendidikan, berbareng Institut Sarinah di ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutannya, Rerie menyoroti bahwa obrolan mengenai pendidikan seringkali terjebak pada aspek nomenklatur dan administrasi, sehingga kehilangan prinsip filosofisnya. Rerie menekankan pentingnya membawa rumor pendidikan ke dalam tataran nan lebih dalam, ialah jiwa dari pendidikan itu sendiri.
Hal ini selaras dengan konsep Tri Pusat Pendidikan nan dicetuskan Ki Hajar Dewantara nan menekankan sinergi tiga lingkungan utama dalam mendidik anak ialah keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Menurut Rerie nan juga personil Komisi X DPR RI itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi semakin relevan di tengah dinamika pendidikan saat ini.
Ajaran Tri Pusat Pendidikan mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak pembimbing dan sekolah, melainkan merupakan tanggung jawab berbareng antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Rerie menyoroti model pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada metode mengajar, tetapi juga gimana menciptakan ekosistem nan mendukung. Ia mengkritisi sejumlah praktik nan telah berjalan dalam sistem pendidikan, salah satunya adalah pemaknaan nan keliru mengenai keterlibatan orang tua.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan orang tua bukan sekadar kehadiran bentuk dalam setiap aktivitas sekolah, melainkan pemahaman mendalam tentang substansi pendidikan anak.
"Pemahaman mendalam ini merupakan salah satu aspek krusial dalam lingkungan family sebagai pusat pendidikan pertama dan utama," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).
Selain itu, Rerie juga menyoroti belum adanya pemikiran nan mendalam mengenai kebudayaan dalam proses pembahasan sistem pendidikan. Menurutnya, kebudayaan sebagai hasil karya pikiran dari proses belajar mengajar kudu menjadi bagian integral dari sistem pendidikan.
Hal ini sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara nan menempatkan kebudayaan sebagai salah satu asas krusial dalam pendidikan melalui Pancadharma.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional nan baik menjadi kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam konteks revisi UU Sisdiknas nan saat ini berlangsung, Rerie menekankan pentingnya masukan-masukan kritis nan menyentuh aspek filosofis, bukan sekadar teknis administratif.
Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari menilai saat ini tidak ada nan mengurus aspek parenting dalam proses pendidikan. Ia juga menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya membangun karakter anak bangsa.
Menurut Eva, internalisasi nilai-nilai Pancasila kudu bisa diterapkan dalam keluarga. Pendidikan di family untuk menanamkan norma dan nilai nan bertindak sangat krusial dalam membentengi anak dari ancaman tindak kekerasan di masyarakat.
Aktivis Pendidikan Indra Charismiadji beranggapan bahwa mengelola pendidikan nasional praktiknya kudu belajar dari operasional ojek online nan di awal operasi kudu jelas titik jemput dan titik antarnya, serta jelas besaran biaya nan dibutuhkan.
Menurut Indra, dengan capaian PISA relatif rendah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045 nan menarget pendapatan per kapita US$30.000 per tahun, perihal itu tidak mungkin dicapai jika sektor pendidikan tidak segera dibenahi.
Mengutip Ki Hajar Dewantara, Indra menegaskan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan hidup pada sebuah ekosistem nan berpusat pada tiga alam, ialah keluarga, komunitas, dan perguruan/sekolah.
"Sayangnya, selama ini pendidikan kita hanya berpusat pada sekolah semata," ujar Indra.
Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi beranggapan bahwa sekolah nan baik kudu mempunyai dan melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan baik.
"Kalau rencana APBS-nya salah, proses pendidikannya kandas dan itu nan kerap terjadi di sekolah-sekolah saat ini," ujar Baedowi.
(anl/ega)
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·