Waka Komisi X Tolak Wacana Prodi Keguruan Dihapus, Soroti Kesenjangan Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menegaskan pentingnya keadilan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Ia juga menyoroti peran strategis pembimbing sekaligus menolak wacana penghapusan program studi (Prodi) keguruan.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026. Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa Negara betul benar datang bagi seluruh anak bangsa,” kata My Esti nan dikutip Senin (4/5).

Merujuk tema Hardiknas 2026, Esti mengingatkan negara untuk memenuhi tanggungjawab menyediakan akomodasi pendidikan nan layak dan merata.

“Saya mau menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia nan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kewenangan dasar setiap anak, bukan pilihan,” tutur dia.

Menurut Esti, kualitas pendidikan kudu dimulai dari kesejahteraan guru. Ia menekankan pentingnya penghargaan nan layak, terutama dari sisi penghasilan.

“Karena dari tangan para guru, kualitas pembelajaran dan masa depan generasi bangsa dibentuk. Tidak boleh lagi ada pembimbing nan mengabdi dengan penghasilan nan jauh dari cukup dan dalam ketidakpastian ekonomi,” ucapnya.

Ia pun menolak wacana penghapusan Prodi keguruan di perguruan tinggi nan sempat mencuat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), nan dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.

“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti.

“Kami meminta agar wacana penghapusan Prodi Keguruan dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam. Karena faktanya banyak wilayah terpencil tetap banyak kekurangan guru,” imbuhnya.

Di sisi lain, Esti menekankan pentingnya pemerataan akomodasi pendidikan. Ia menegaskan anak-anak tidak boleh tersendat mengakses pendidikan, baik lantaran aspek ekonomi, geografis, maupun keterbatasan infrastruktur.

“Namun hari ini, tantangan nan tetap ada bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang keadilan dalam kualitas pendidikan,” ucap Esti.

“Jangan sampai ada ketimpangan nan terlalu jauh, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” sambung legislator dari Dapil DIY tersebut.

Politikus PDIP itu juga menyoroti kesiapan prasarana di tengah dorongan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, negara wajib memastikan kesiapan listrik, internet, dan sarana pendukung secara merata.

Selain itu, Esti mengingatkan agar anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran. Ia menekankan alokasi 20 persen dari APBN/APBD kudu betul-betul berakibat pada peningkatan kualitas pendidikan.

“Pengalokasiannya kudu betul-betul untuk sektor pendidikan nan sesungguhnya. Anggaran pendidikan nan besar tidak hanya lenyap untuk shopping rutin,” tukas Esti.

Ia menambahkan, anggaran tersebut kudu menyentuh kebutuhan nyata di lapangan, seperti perbaikan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta perhatian unik bagi wilayah tertinggal.

“Wilayah 3T kudu secara unik mendapatkan perhatian baik untuk sarana prasarananya, akses dan juga untuk para tenaga pendidiknya,” lanjutnya.

Esti menegaskan bahwa pendidikan kudu melangkah secara setara dan setara, tanpa perbedaan kualitas antarwilayah.

“Hari ini, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari ruang-ruang belajar kita. Maka Negara kudu hadir, kebijakan kudu berpihak, dan kita semua kudu bergotong royong memastikan pendidikan menjadi jalan kemajuan bagi semua,” papar Esti.

Ia menilai, beragam tantangan nan ada menjadi ujian bagi negara dalam memastikan pendidikan bukan sekadar prioritas di atas kertas, tetapi betul-betul dirasakan masyarakat.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa setara kebijakan itu bekerja,” sebutnya.

“Pendidikan kudu menjadi jalan kemajuan nan setara, bukan privilese bagi sebagian, tetapi kewenangan nan nyata bagi semua. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Merdeka!” pungkas Esti.