Waka Komisi IX Minta BGN Lakukan Perubahan Besar Program MBG

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan esensial dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya sistem penyediaan makanan. Dia mendorong BGN beranjak dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen alias dapur berbasis sekolah untuk menekan akibat keracunan.

Charles menilai tingginya nomor kasus keracunan dalam penyelenggaraan MBG menunjukkan persoalan nan terjadi bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan masalah sistemik nan memerlukan perubahan sistem.

Berdasarkan info per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Hal itu diungkapkan olehnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI berbareng Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Artinya nyaris semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota nan ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis," ujar Charles dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi akibat kontaminasi kuman akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.

"Karena ini setelah obrolan dengan beragam mahir keamanan pangan dan mahir gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada nan namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi kuman semakin tinggi risikonya dan kembang biak kuman juga semakin tinggi kemungkinannya," katanya.

Charles menambahkan BGN sendiri telah menetapkan makanan kudu dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Karena itu pengendalian suhu makanan menjadi krusial untuk menekan akibat pertumbuhan bakteri.

Selain aspek keamanan pangan, dia menilai dapur berbasis sekolah berpotensi memberikan akibat lebih besar terhadap ekonomi lokal. Sekolah dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dari pasar, peternak, maupun pemasok nan berada di sekitar wilayah sekolah.

Untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan telah beroperasi, Charles mengusulkan pemerintah memberikan tukar rugi andaikan sistem tersebut nantinya dialihkan.

"Kalau kita mau beranjak ke sistem dapur sekolah nan existing, ya diganti, tukar kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur nan sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan," tutupnya.

(akd/ega)